“Kami juga ingin mempertanyakan mengapa di Tulungagung bisa terjadi dua kali OTT KPK dalam waktu yang berdekatan. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD berjalan, itu yang ingin kami bahas,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian DPRD Tulungagung, Sunu Wijayanto, menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD memang sedang menjalankan agenda dinas luar kota hingga Jumat (24/4/2026).
“Kami sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada mahasiswa. Surat audiensi sudah masuk, namun waktunya bersamaan dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Badan Musyawarah (Bamus), sehingga belum bisa dijadwalkan,” jelas Sunu.
Ia menambahkan, pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan DPRD. Audiensi dengan mahasiswa akan dijadwalkan ulang setelah pimpinan kembali dari tugas luar.
Terkait penyegelan, DPRD akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif agar situasi tetap kondusif dan pelayanan publik tidak terganggu. Pasalnya, ruang aspirasi yang disegel merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Baca juga:Dampak Kenaikan Harga BBM Sebabkan 15 Pembangunan Infrastruktur di Tulungagung Tersendat
“Kami akan terus berkomunikasi secara persuasif agar pelayanan publik tetap berjalan dan situasi tetap kondusif,” pungkasnya.
