Mojokerto, SEJAHTERA.CO – Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menyoroti masih belum meratanya penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Ia menemukan adanya warga yang layak menerima bantuan namun belum terdata, sementara sebagian penerima dinilai tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kecamatan Dlanggu, Kamis (23/4/2026).
“Kami sudah melakukan pengecekan langsung di lapangan. Hasilnya memang masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Ini menunjukkan sistem data kita perlu diperbaiki secara serius,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak sekadar kesalahan teknis, melainkan menjadi indikator perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan sosial ekonomi masyarakat.
Baca Juga :Kota Batu Tancap Gas Kelola Sampah, Targetkan Zero Waste City Lewat Proyek LSDP
Albarraa menekankan bahwa pemutakhiran data DTSEN harus dilakukan secara berkala, akurat, dan berbasis kondisi riil di lapangan. Ia juga meminta peran aktif pemerintah kecamatan dan desa dalam memastikan validitas data.
“Kita tidak hanya mengejar jumlah penyaluran, tetapi juga ketepatan sasaran. Kecamatan dan desa harus berperan aktif karena paling memahami kondisi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kelompok desil 1 hingga desil 4 merupakan prioritas penerima bansos, yang mewakili 10–40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah. Kelompok ini menjadi sasaran utama berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Dalam kondisi ideal, masyarakat pada desil 1 seharusnya mendapatkan perlindungan sosial secara menyeluruh. Jika masih ada yang belum menerima bantuan, hal tersebut menjadi indikasi adanya kesalahan dalam sistem data.
“Segera usulkan masyarakat yang layak namun belum menerima bantuan. Lakukan juga pembaruan data bagi yang sudah tidak sesuai. Ini harus ditindaklanjuti dengan serius,” tambahnya.
Baca Juga :Langgar Marka Jalan, Bus Vs Truk Adu Banteng di Tulungagung, Dua Kendaraan Ringsek
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Try Raharjo Murdianto, menjelaskan bahwa DTSEN merupakan sistem data terpadu nasional yang mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti dari Kementerian Sosial, BPS, Dukcapil, hingga pemerintah daerah.
“Melalui DTSEN, seluruh data sosial ekonomi akan disatukan menjadi satu acuan nasional. Ini merupakan bagian dari transisi dari DTKS menuju DTSEN,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui data tersebut belum sepenuhnya akurat, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam proses pemutakhiran.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para camat se-Kabupaten Mojokerto.
