Sementara itu, pada sektor sosial, fokus diarahkan pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan dasar. Di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, DPRD menyoroti percepatan pembangunan terintegrasi serta pengelolaan sampah yang lebih optimal dan ramah lingkungan.
Adapun dalam aspek kebencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dinilai penting untuk meningkatkan respons serta mitigasi risiko bencana.
“Rekomendasi ini memuat saran dan koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah selama 2025. Kami ingin memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Freddy.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengapresiasi rekomendasi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Baca juga:Dana Tak Kunjung Cair, Ratusan Nasabah BMT di Lamongan Mengadu ke Polisi
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Lamongan optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
