Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari GMNI akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas nasional.
Baca juga:Jamaah Haji Jombang Kloter 60–63 Tuntaskan Umrah Wajib, Satu Meninggal Dunia di Arab Saudi
“Ada tiga hal yang dibahas, yakni KDKMP, MBG, dan Sekolah Rakyat. Masukan dari teman-teman GMNI sudah kami terima dan akan dibahas bersama OPD terkait,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Syaiful juga memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP di Jombang. Berdasarkan data yang diterima, sekitar 210 unit masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, sekitar 167 unit telah rampung atau hampir mencapai 100 persen.
Namun demikian, Pemkab Jombang masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan di sejumlah wilayah, terutama untuk memenuhi ketentuan luas lahan minimal 20 x 30 meter.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi tersebut, mengingat kemampuan fiskal daerah juga terbatas untuk pembelian lahan,” pungkasnya.
