JAKARTA, SEJAHTERA.CO – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Jumimart Girsang mempertanyakan komitmen pemerintah mengakomodir tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Hal itu disampaikan oleh Junimart Girsang dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) di ruang sidang DPRI RI, Senin (13/11/2023).
Dilansir dari kanal Youtube Komisi II DPR RI ia menyampaikan banyak Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari daerah tidak transparan.
Ia menjelaskan banyak tenaga honorer di daerah yang tidak didaftarkan dalam rekrutmen PPPK meskipun telah mengabdi selama beberapa tahun.
“Di daerah itu ya kepala daerah, kepala dinas segala macam tidak mau pak mendaftarkan. Padahal ada SK pengangkatan (sebagai honorer) dari tahun sampai tahun sekian,” ungkap Junimart.
Ia juga mengingatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak terfokus pada SPTJM yang dianggap sudah tidak transparan.
