Madiun, SEJAHTERA.CO – PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun menjalin kesepakatan dalam mengamankan aset negara dengan menjalin kerja sama strategis bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
Baca Juga :Tersangka Penikaman Calon Suami Terancam Penjara Seumur Hidup, Ini Penjelasan Kapolres Nganjuk
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Suharjono, Vice President Daop 7 Madiun, yang menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum atas aset negara yang dikelola oleh PT KAI.
Baca Juga :Jelang Debat Publik Pilbup Kediri 2024, KPU Siapkan Lima Tema dan Aturan Pendukung
“PT KAI dan kejaksaan memiliki misi yang sama dalam melindungi aset negara. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat dasar hukum pengelolaan aset serta mengurangi risiko permasalahan hukum yang mungkin timbul,” ujar Suharjono dalam sambutannya.
Ia menambahkan, ruang lingkup kerja sama ini meliputi pemberian bantuan hukum oleh kejaksaan kepada PT KAI Daop 7 Madiun, baik secara litigasi maupun non-litigasi.
Baca Juga :Enam Jenis Logistik Diterima, Ketua KPU Tulungagung: Tunggu Pengiriman Surat Suara
Selain itu, kerja sama ini mencakup pemberian pertimbangan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Menurutnya, Kejaksaan juga dapat bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator PT KAI dalam menghadapi permasalahan hukum antara lain permasalahan aset meliputi penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa ijin.
