JAKARTA, SEJATERA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diminta untuk segera berkantor dan melakukan aktifitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut langkah itu penting untuk segera menghidupkan aktifitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
Dikutip dari Parlementaria, Saan menegaskan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk pembangungn fasilitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
“Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan dilansir dari Parlementaria.
BACA JUGA : Keroyok Dua Pemuda usai Pulang Nonton Pencak Dor, Lima Pelaku Diamankan Polres Kediri Kota
Keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di IKN, menurut Saan memberikan kepastian bahwa kawasan tersebut tidak kosong dan terbengkalai.
Selain itu, Wapres juga menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dipindahkan serta kementerian/lembaga.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini
Ia juga menyoroti pengalokasian anggaran untuk IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan lainnya.
Dengan aktivitas pemerintahan berjalan di IKN, maka proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban besar bagi fiskal negara.
“Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegas Saan.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA : Bangunan Terbakar Diduga Akibat Pembakaran Sampah
“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya.
