MOJOKERTO, SEJAHTERA.CO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong pembangunan yang inklusif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Anak, dan Disabilitas yang digelar di Pendopo Graha Majatama (GMT), Kamis (12/3/2026). Forum ini menjadi ruang partisipatif bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, Wakil Bupati Mojokerto Moch Rizal Octavian, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, jajaran perangkat daerah, organisasi perempuan, Forum CSR, perwakilan penyandang disabilitas, serta Forum Anak Majapahit.
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan tren positif dan pada tahun 2025 telah mencapai angka 77,46. Namun demikian, ia menilai masih terdapat tantangan pada Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang belum optimal.
“IPG kita masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Oleh karena itu, melalui arah pembangunan dan pemilihan program kegiatan yang tepat, saya berharap capaian IPG di masa yang akan datang bisa lebih meningkat,” ujarnya.
Selain itu, Bupati yang akrab disapa Gus Barra juga menyoroti peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data menunjukkan jumlah kasus meningkat dari 48 kasus pada tahun 2024 menjadi 60 kasus pada tahun 2025.
Di sisi lain, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur mengalami penurunan, dari 353 kasus pada 2024 menjadi 246 kasus pada 2025. Meski demikian, hal tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Meskipun assessment cantin anak di bawah umur menunjukkan penurunan, ini tetap perlu menjadi pencermatan kita bersama untuk menilai apakah berbagai upaya yang telah dilaksanakan selama ini sudah berjalan secara efektif atau masih perlu peningkatan,” imbuhnya.
Bupati juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari potensi besar pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai 1.162.896 jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 577.709 jiwa.
“Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sumber daya manusia perempuan yang sangat besar. Apabila potensi tersebut mampu kita berdayakan secara optimal, maka akan memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas, mengingat peran strategis mereka dalam pembangunan masa depan.
Melalui Musrenbang ini, Pemkab Mojokerto berharap berbagai masukan dari perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kita fokus pada kebutuhan aspirasi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari Musrenbang. Tujuan kita memastikan perencanaan daerah mendapat perhatian, perspektif, dan partisipasi mereka,” tandasnya.
Forum ini juga menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
