Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Ribuan guru honorer non-Dapodik di Ponorogo menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5/2026). Mereka menuntut kejelasan status serta meminta pemerintah mengakui keberadaan guru honorer yang hingga kini belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca juga:Pangdam V/Brawijaya Tinjau Proyek Brigif dan Yonif TP di Ponorogo
Dengan membawa poster berisi tuntutan, massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Non-Dapodik itu mengaku telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik, namun belum mendapat akses masuk ke sistem Dapodik.
Ketua Forum Guru Honorer Non-Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan para guru yang merasa belum mendapat perhatian negara.
“Kami tidak punya niat buruk kepada pemerintah daerah. Kami hanya ingin keberadaan kami diakui, karena kami nyata dan benar-benar mengajar,” ungkap Mahmud Danuri.
Menurutnya, jumlah guru honorer non-Dapodik di Ponorogo diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka berharap dapat masuk dalam sistem Dapodik agar memperoleh akses berbagai program pemerintah pusat.
“Semua program dari pusat acuannya melalui Dapodik. Kuncinya ada di daerah. Kami hanya ingin bisa masuk Dapodik, tidak ada tuntutan lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akses pendataan Dapodik di Ponorogo disebut telah ditutup sejak 2020. Padahal, di sejumlah daerah lain pendataan guru honorer masih dibuka hingga 2024.
Kondisi tersebut membuat banyak guru honorer di Ponorogo tidak memiliki peluang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga:BPBD Petakan 11 Desa di Ponorogo Berpotensi Kekeringan Saat Kemarau
“Kalau alasan pemerintah karena beban belanja pegawai, kami tidak mempermasalahkan soal insentif. Yang penting kami bisa masuk Dapodik,” paparnya.
Mahmud juga mengungkapkan kesejahteraan guru honorer non-Dapodik masih jauh dari layak. Sebagian hanya menerima honor Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan yang bersumber dari dana komite sekolah maupun BOS.
“Banyak yang sudah mengajar lebih dari enam tahun, tetapi belum juga masuk Dapodik. Kami berharap ada kebijakan dari Pemkab Ponorogo,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, memastikan pihaknya akan mengawal aspirasi para guru honorer tersebut. DPRD juga akan memfasilitasi komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan guru honorer.
“Kami akan kawal aspirasi ini dan membuka ruang diskusi bersama pemerintah daerah serta teman-teman guru honorer,” tandas Riyanto.
