Madiun, SEJAHTERA.CO – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA di Kota Madiun, tampaknya tak seperti yang diharapkan beberapa orangtua. Pasalnya, sebagian murid mengeluh belum mendapatkan sekolah.
Situasi ini memicu berbagai pertanyaan hingga sejumlah orangtua atau wali murid, menggeruduk Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun, Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Senin (30/6/2025).
Mereka meminta penjelasan serta menyampaikan keluhan karena tidak pernah ada sosialisasi terkait aturan SPMB.
Setelah mendatangi kantor Cabdindik, para orang tua mengikuti pertemuan tertutup selama beberapa jam dengan perwakilan Cabdindik.
Neti Puspitorini, warga kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, salah satu orang tua murid mengatakan, sejatinya semua tahap SPMB sudah dilalui agar anak-anaknya diterima di SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 6.
Baca Juga :Hampir Separuh Pelajar SMP Pilih Sekolah Swasta atau Ponpes
“Pada tahap ketiga sama sekali tidak tahu bahwa ternyata berdasarkan nilai, sedangkan nilai sudah ada di tahap dua, kenapa di tahapan ketiga yaitu zonasi atau domisili tetap nilai yang diutamakan, sedangkan jarak jadi pertimbangan kedua,” ujarnya saat ditemui media.
Persoalan nilai masih digunakan pada tahapan zonasi, maka SPMB ini sangat merugikan calon siswa yang berada di sekitar sekolah.
Menurutnya, calon siswa yang dekat dengan sekolah, tapi nilainya minimum, bisa tidak mendapat sekolah. Sebab nilai rendah karena dipotong nilai indeks sekolah.
“Akibatnya, anak saya daftar di SMAN 4, 5, dan 6 terlempar semua,” paparnya.
Ia berharap semua anak asli Kota Madiun bisa mendapatkan bangku di SMA Negeri, serta tidak mencari ke sekolah swasta lain.
“Kami ini penduduk asli. Mohon untuk dipertimbangkan,” tandasnya.
Baca Juga :Proyek Stadion Surajaya Tak Dibayar, Mandor dan Ratusan Pekerja Terancam
Sementara itu Kasi SMA Cabdindik Jatim Wilayah Madiun, Devy Yuniar menjelaskan, kedatangan para orang tua dan wali murid ini untuk meminta solusi sebab anak-anaknya tidak diterima di SMA Negeri Kota Madiun.
“Calon murid ini tidak diterima lewat SPMB jalur 1, 2, dan 3. Memang kuota untuk SMA Negeri Kota Madiun, dibandingkan dengan lulusan SMP-MTS Kota Madiun itu tentu saja tidak akan mencukupi,” tuturnya.
Ia menambahkan, karena kuota SMA Negeri itu terbatas, bisa dialihkan ke SMK Negeri seperti itu.
“Kami mengharapkan untuk melirik kembali dan memilah jurusan-jurusan yang ada di SMK,” ungkapnya.
Menurutnya, kesempatan masuk sekolah negeri masih terbuka karena tanggal 2 sampai 3 Juli masih ada jalur terakhir SPMB yaitu jalur domisili tingkat SMK Negeri dengan pagu sekitar 60 persen. Dari situ diharapkan bisa menampung seluruh siswa yang tidak bisa diterima di SMA Negeri.
Baca Juga :Pimpin Upacara HUT Bhayangkara, Ini Pesan Presiden Prabowo Subianto untuk Polri
“Lalu pengambilan domisili itu prosesnya sejak pengambilan PIN awal, yang jelas harus pakai KK, SKL dan sebagainya sudah dipersyaratkan di web SPMB Jatim karena kuncinya di proses pengambilan PIN,” jelasnya.
Untuk nilai-nilai akademik sekolah, diperoleh dari nilai rapor murni siswa, dan indeks kumulatif sekolah.
“Itu sudah ada rumusan penghitungannya. Kalau misalnya memang dari Bapak Ibu orang tua tidak menghendaki SMK Negeri misalnya, ada SMA swasta. Kalau terkait dengan biaya, alhamdulillah kemarin itu ada banyak sekali SMA swasta yang memberikan beasiswa, baik itu beasiswa full maupun beasiswa sebagian,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya dan didampingi Komisi I menyampaikan, permasalahan ini sudah disampaikan ke Cabdindik Wilayah Madiun.
Baca Juga :HUT ke-79 Bhayangkara 2025, Polres Ponorogo Tak Lagi Terima Karangan Bunga, Tapi Diganti ini
“Kami berharap permasalahan ini ada solusi karena mereka adalah warga asli Madiun. Mereka bisa tertampung dan mendapat sekolahan. Jangan sampai hanya jadi penonton,” tandas Armaya.
