Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ponorogo Melawan (APM) menggeruduk kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi tersebut menggelar aksi bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo – Gibran”
Dengan membawa sejumlah poster yang berisikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Para mahasiswa juga melakukan orasi di kantor wakil rakyat tersebut.
Dalam tuntutannya, para mahasiswa menolak efisiensi yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan yang hanya diberikan 18 persen dari APBN. Hal tersebut bertolak belakang dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4.
Baca Juga :Harga Bumbu Dapur Naik, Cabai Rawit Tembus 70 Ribu Sepekan Jelang Ramadhan
“Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ungkap koordinator APM, Nanda Dwi Yanuari, Jumat (21/2/2025) sore.
Poin kedua yakni menuntut DPR agar mencabut undang-undang pasal 51A ayat 1 tahun 2025 tentang Minerba yang dinilai bermasalah. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap program makan gratis bergizi (MBG) yang memangkas anggaran negara agar lebih tepat sasaran dan proposional.
“Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan atau mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu perampasan aset,” tegasnya.
Tak hanya itu, ratusan mahasiswa yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut juga mengecam tindakan represifitas aparat negara terhadap rakyat sipil yang dinilai telah semena-mena. Mereka melakukan teatrikal dengan menabur bunga ke keranda sebagai simbol matinya keadilan.
Baca Juga :Produksi Arang Rumahan Jombang, Solusi Ramah Lingkungan dan Sumber Ekonomi Kreatif
“Kami juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Usai menyampaikan orasi, masa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo di antaranya Mahfud Arifin, Ayatullah, Christine serta Eka Retno.
“Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa dan tentu apa yang disampaikan akan saya teruskan kepada pimpinan termasuk ke Pak Presiden,” ungkap Eka Retno, anggota fraksi Gerindra.
Dirinya menambahkan, jika mayoritas tuntutan mahasiswa merupakan kebijakan dari pusat. Namun demikian ia tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak mahasiswa.
Baca Juga :Meski Dilarang Ketum PDI Perjuangan, Bupati Malang Sanusi Tetap Berangkat Retreat
“Tetap kami sampaikan, seperti halanya evaluasi MBG, kemudian dana pendidikan serta tuntunan lainnya yang disampaikan,” pungkasnya.
