Hal ini yang menjadi sorotan pada unjuk rasa hari ini yang dilakukan oleh puluhan massa Formas PeDe di depan kantor DPRD Tulungagung.
“Banyak sekali kecurangan yang kami temukan, maka kami tentu menyayangkan terhadap penyelenggara Pemilu 2024 yang kami anggap juga tidak netral,” ungkapnya.
Terkait ketidaknetralan penyelenggara pemilu, Nanang menyebut jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga ikut andil besar dalam skenario penguasa untuk memenangkan pasangan tertentu. Hal ini membuat pihaknya mendukung dan mendorong DPR RI untuk melakukan audit.
Menurut Nanang, agar demokrasi di negeri ini bisa kembali pulih, DPR RI harus segera menggunakan hak angketnya dalam upaya mengaudit pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan tidak hanya proses pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin saja yang harus diaudit, melainkan juga petugas penyelenggara pemilu.
“Kami tidak masalah siapa yang menang, karena kami menganggap dialah pemimpin kami. Tetapi yang jadi masalah adalah proses pra pemilunya yang banyak kecurangan dan perlu diaudit, termasuk petugas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu),” pungkasnya.
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor :
