SEJAHTERA.CO – Gelombang penolakan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus berlanjut. Di Trenggalek, disuarakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kantor Dinas PUPR setempat.
Selain berorasi, kedatangan puluhan mahasiswa itu juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan keluh kesah soal Tapera yang saat ini masih dalam kajian pemerintah pusat.
Lewat aksi itu, mereka berharap pemerintah lebih mendengarkan suara rakyat sehingga kebijakan yang diambil justru tidak memberatkan.
Mamik Wahyuningtyas, salah satu peserta aksi menyebut, Tapera bukan menjadi solusi untuk mengatasi soal penyediaan rumah yang disebut mengalami ketimpangan dan membuat kaum milenial kesulitan mendapatkan rumah sehingga muncul kebijakan itu.
Namun Tapera justru menjadi beban masyarakat ditengah perekonomian yang mulai pulih dari dampak dari pandemi Covid-19.
“Tapera itu bukan tabungan perumahan rakyat, tapi tambahan penderitaan rakyat. Untuk itu kami menolak PP Tapera,” kata Mamik, di Kantor Dinas PUPR Trenggalek, Kamis (13/6).
Mamik menyebut, seharusnya pemerintah lewat Kementerian PUPR memberikan perumahan subsidi yang mudah dijangkau masyarakat buruh untuk mengejar ketimpangan itu.
Bukan malah memungut lewat Tapera yang memberatkan para buruh. Apalagi masyarakat dibuat pesimis dengan adanya kasus korupsi pada sejumlah asuransi milik pemerintah.
“Untuk itu kami juga menuntut pemerintah memberikan jaminan atas hilangnya tabungan buruh atau peserta Tapera akibat sejumlah hal. Termasuk korupsi di dalam tubuh lembaga pengelola atau penjamin,” imbuhnya.
