Baca Juga :Pemkab Trenggalek Ciptakan 5000 Wirausaha Perempuan Baru Saban Tahun, Rambah Platform Digital
Terkait alasannya, Wahiyd menyebut, hal itu dikarenakan bansos BLT DBHCHT yang 2 bulan itu didapat melalui APBD 2024 murni sedangkan yang 1 bulan didapat melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2024. Maka untuk mencairkan bansos yang 1 bulan itu harus ada perubahan peraturan bupati (Perbup).
Dikarenakan saat ini Tulungagung tengah dipimpin oleg Pejabat (Pj) Bupati, maka perubahan perbup itu harus melalui mekanisme yang panjang termasuk melalui persetujuan Kemendagri. Namun demikian, pihaknya tetap akan terus berupaya agar semua jatah bansos tersebut bisa diterima oleh penerimanya.
Baca Juga :Pasca-diterjang Banjir Bandang, Warga Sambigede Masih Butuh Pasokan Air Bersih
“Uangnya sudah ada, tetapi memang terkendala tegulasi. Namun kami tetap usahakan agar bisa cair seluruhnya, kalaupun tidak bisa sampai akhir tahun ini, kami pastikan bisa dicairkan tahun 2025,” ujarnya.
Sedangkan untuk penerimanya, Wahiyd menjelaskan, sesuai data miliknya, untuk bansos BLT DBHCHT di Tulungagung ini diterima oleh sebanyak 10.750 orang penerima. Diketahui, penerima BLT DBHCHT ini merupakan buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, termasuk warga miskin di Kabupaten Tulungagung.
Baca Juga :Permenaker Belum Turun, Penetapan UMK di Kota Blitar Molor
Selain bansos BLT DBHCHT, nantinya juga ada bansos lain yang juga akan dicairkan pada bulan ini yakni seperti bansos PKH dan BPNT. Menurut Wahiyd, untuk bansos PKH dan BPNT itu merupakan bansos yang didapat melalui Kementerian, yang mana bansos tersebut langsung diterima oleh penerima tanpa melalui Dinsos.
“Kalau yang dari kementerian itu langsung nyambung ke penerimanya, kami perkirakan tinggal sedikit, seharusnya bulan ini sudah selesai. Kalau BLT DBHCHT itu dari APBD Tulungagung,” pungkasnya.
