Baca Juga :Gerakan Tanam Jagung Serentak 1 Juta Hektare di Kabupaten Kediri untuk Ketahanan Pangan
Selain itu, pohon tegakan dengan akar yang kuat semakin habis lantaran diganti dengan tanaman jagung dan pisang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pihaknya pun mewanti-wanti potensi longsor dan banjir lumpur bila penghijauan tidak segera dilakukan.
“Pemerintah dan stakeholder terkait harus serius dalam menangani persoalan ini, karena jika terus dibiarkan, longsor dan banjir lumpur di wilayah selatan akan terus terjadi. Selain itu, harus ada tindakan tegas dari pemerintah bagi pelaku pelanggar aturan,” pungkasnya.
Baca Juga :PMK di Ponorogo Belum Mereda, Penutupan Pasar Hewan Jetis Kembali Diperpanjang
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Tri Hariadi mengatakan, pihaknya bersama FKH Tulungagung sudah menyetujui berbagai hal atas permasalahan ini. Di antaranya seperti memberikan sanksi seberat-beratnya bagi pelanggar yang tidak mematuhi aturan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Selain itu, pihaknya juga akan memerintahkan desa-desa yang ada di sekitar wilayah hutan untuk mengalokasikan dana desa (DD) untuk kegiatan reboisasi pada kawasan hutan. Hal ini dilakukan tentunya untuk melestarikan kawasan hutan tersebut agar mulai ditanami lagi pohon tegakan.
Baca Juga :Armada Bus Damri Trayek Tulungagung-Ponorogo Berkurang, Simak Penjelasannya
“Kami akui jika kondisi itu kerap menyebabkan terjadinya longsor dan banjir lumpur di kawasan selatan Tulungagung. Maka dari itu, langkah-langkah tersebut harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi alam,” kata Tri Hariadi.
