“Kami berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2025/2026 tanpa kendala efisiensi,” tambahnya.
Usai survei, proses selanjutnya meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan tender fisik. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas seluruh perizinan, termasuk AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca Juga :Bertabrakan dengan Truk Tangki, Ibu dan Anak Tewas di Berbek Nganjuk
“Seluruh proses perizinan tanggung jawab Pemda,” tegasnya.
SR di Jombang nantinya akan menjadi sekolah berasrama yang menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruh pembiayaan, baik pembangunan maupun operasional, ditanggung oleh APBN.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi solusi memutus rantai kemiskinan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Supomo dan Bupati Jombang Warsubi telah lebih dulu meninjau lokasi pada 4 April lalu. Selain Denanyar, lokasi lain yang ditinjau adalah SKB Mojoagung, yang akan digunakan sebagai tempat belajar sementara bagi siswa SR tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu bangunan utama rampung dibangun
