Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, mengatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS terkait rencana efisiensi tersebut pada Senin (8/6/2026).
Baca juga:Petani di Jombang Ditemukan Meninggal di Sungai Waruturi, Diduga Terpeleset Saat Cari Rumput
“Kami akan memanggil manajemen PT SGS untuk mengetahui kondisi perusahaan serta rencana selanjutnya. Dari kami tentunya berharap PHK ini tidak terjadi,” jelasnya.
Di sisi lain, Human Resource Development (HRD) PT SGS Jombang, Heri Satriono, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi perusahaan setelah mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami fokus pada tingkat kerugian perusahaan yang sudah kami sampaikan sesuai ketentuan. Perusahaan mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam PP 35 Pasal 43 ayat 1 dan didukung data autentik. Hal ini juga sudah kami sampaikan dan sosialisasikan kepada serikat pekerja, baik SBPJ, SPBI, maupun seluruh karyawan,” katanya.
Heri merinci, perusahaan mencatat kerugian sekitar Rp700 miliar pada 2023. Nilai tersebut meningkat menjadi sekitar Rp1,1 triliun pada 2024 dan masih mencapai sekitar Rp500 miliar pada 2025.
Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi melemahnya pasar ekspor global. Sebab, sebagian besar produk perusahaan dipasarkan ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat.
“Ini juga dampak dari kondisi ekonomi global karena perusahaan kami berbasis ekspor, terutama ke Amerika,” ujarnya.
Serikat pekerja berencana mengupayakan dialog dengan manajemen perusahaan guna memperoleh kejelasan terkait kebijakan tersebut sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi apabila rencana itu benar-benar direalisasikan.
