Baca Juga :Timun Melambung hingga 10.000 per Kilogram, Petani di Kediri Sumringah
“Saya bilang ke PPL kalau akan menukar seekor sapi karena sakit parah. Hanya lapor lesan, tanpa berita acara,” ucapnya.
Sementara itu, Hamid Efendi aktivis LKHPI Kabupaten Nganjuk menganggap jika program UPPO pada Poktan Tirto Mulyo 2, terkesan usaha pribadi.
Tengara ini muncul lantaran apapun urusan sapi UPPO diduga dikuasai pribadi oleh ketua poktan. Buktinya, mulai dari pakan ternak, hingga perawatan tidak melibatkan anggota poktan.
“Terkesan seperti usaha pribadi ketua kelompok. Padahal UPPO merupakan program stimulan dari Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk menjembatani kebutuhan pupuk petani sekaligus mendorong kemandirian sektor pertanian,” papar Hamid.
Menurut Hamid, semua aset bantuan pemerintah, termasuk ternak sapi berstatus sebagai aset negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Baca Juga :Open Dumping di TPA Mrican Ponorogo Berakhir Pekan Depan, DLH Terapkan Controlled Landfill
Jika ada pergantian sapi, proses administrasi ini sangat krusial agar kelompok tani tidak dituduh melakukan penyelewengan atau penjualan aset bantuan secara ilegal.
“Dokumen administrasi harus dibuat poktan jika ada pergantian sapi. Poktan harus menjelaskan kronologi mengapa sapi lama harus diganti, lengkap dengan nomor telinga atau ear tag sapi yang lama,” tegas Hamid.
Selain itu, harus ada surat keterangan dari dokter hewan, atau mantri hewan, atau dinas pertanian setempat, sebagai bukti sah medis bahwa sapi tersebut memang harus diganti.
“Berita acara pergantian ternak sapi ini merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa sapi lama berkode/karakteristik A telah diganti dengan sapi baru berkode/karakteristik B,” urainya.
“Juga ada dokumentasi atau foto sapi lama beserta bukti kendalanya atau kondisinya, dan foto sapi baru yang menjadi penggantinya,” urainya lagi.
