Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ponorogo mulai diberlakukan Jumat (10/4/2026).
Kebijakan yang bertujuan menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) itu mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Ponorogo.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno mengingatkan agar WFH tidak dimaknai sebagai libur panjang karena pelaksanaannya berdekatan dengan akhir pekan.
Ia menegaskan ASN tetap berkewajiban menjalankan tugas secara optimal meski bekerja dari rumah.
“WFH jangan disalahartikan sebagai hari libur. Produktivitas tetap harus terjaga seperti hari kerja biasa,” ungkap Dwi Agus Prayitno.
Baca Juga :Bawa Dampak Positif, Wisata Mikutopia Tingkatkan Fasilitas dan Kepedulian Lingkungan
Politisi yang akrab disapa Kang Whi itu menilai pengawasan menjadi kunci agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Pemkab Ponorogo diminta memastikan ASN yang menjalankan WFH tetap bekerja sesuai target kinerja yang telah ditentukan.
“Karena tujuannya untuk efisiensi BBM, maka pengawasan harus dilakukan secara ketat,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya sebatas pada kehadiran, tetapi juga menyangkut capaian pekerjaan selama WFH berlangsung.
Ia pun mendorong inspektorat memberikan sanksi disiplin jika ditemukan pelanggaran.
“Penilaian kinerja harus tetap dilakukan. Jika ada yang melanggar tentu perlu diberikan sanksi sesuai aturan,” imbuhnya.
Selain itu, Kang Whi menekankan pelayanan publik tidak boleh terdampak oleh kebijakan WFH.
Baca Juga :Harga Kedelai Melonjak, Perajin Tempe di Kota Batu Kian Terhimpit
ASN yang bertugas di sektor pelayanan langsung kepada masyarakat diminta tetap menjalankan tugas secara maksimal.
“Layanan publik tidak boleh berhenti. Pemerintah harus tetap hadir memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.
Ia juga mengimbau ASN yang tetap bekerja dari kantor untuk ikut mendukung upaya penghematan BBM, salah satunya dengan menggunakan transportasi umum atau bersepeda.
Pemanfaatan teknologi digital dalam rapat maupun koordinasi antar instansi juga dinilai perlu terus ditingkatkan.
“Koordinasi bisa lebih banyak dilakukan secara digital agar efisiensi benar-benar tercapai,” pungkasnya.
