Kediri, SEJAHTERA.CO – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga akhir Mei 2025 menunjukkan tren kontraksi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.
Pelaksanaan anggaran dinilai masih memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah serta penyumbang surplus bagi neraca fiskal nasional.
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, menyebut total penerimaan negara di wilayah Kediri Raya hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp9,67 triliun, yang terdiri dari Rp9,47 triliun penerimaan perpajakan dan Rp200,9 miliar dari PNBP.
Angka ini menunjukkan kontraksi masing-masing sebesar 7,27 persen dan 8,84 persen secara tahunan (y-o-y).
Baca Juga :Geger, Warga di Jombang Temukan Jasad Pria Membusuk, Diduga Korban Pembunuhan
Melihat kondisi saat ini, pemerintah telah merespon dengan membuka pos anggaran yang sebelumnya terkena program efisiensi.
Terutama pada pos anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan fisik.
“Diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi,” ungkap pria yang akrab disapa Izma, Rabu (25/6/2025).
Lebih lanjut, melihat lebih rinci dari kinerja APBN di Kediri Raya, beberapa kantor pajak utama mencatat pertumbuhan negatif.
KPP Pratama Kediri hanya mampu merealisasikan Rp104,73 miliar atau 28,73 persen dari target tahunan, dengan penurunan sebesar 38,9 persen.
Kontributor terbesar tetap berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran yaitu 28,03 persen dan disusul sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 22,19 persen.
Baca Juga :Atlet MMA Kota Batu Sumbang 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu di Porprov IX Jatim 2025
Sementara itu, KPP Pratama Pare yang mencakup Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk mencatat penerimaan Rp257,37 miliar atau 22,55 persen dari target tahun 2025, turun 23,41 persen dibanding tahun sebelumnya.
KPP Pratama Tulungagung yang turut mencakup Kab. Trenggalek juga menunjukkan capaian serupa.
Meski penerimaan menurun, realisasi belanja negara di Kediri Raya justru mencapai 41 persen, melebihi rata-rata nasional yang hanya 28,1 persen.
Dari total belanja Rp3,65 triliun, Kabupaten Kediri menjadi penyerap tertinggi dengan Rp1,139 triliun, disusul Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1,058 triliun, Kota Kediri sebesar Rp732,55 miliar, dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp724,56 miliar.
Belanja pegawai masih mendominasi dengan Rp497,58 miliar (43,33 persen), sementara belanja bantuan sosial yang sebagian disalurkan melalui UIN Syekh Wasil Kediri mencapai Rp9,71 miliar atau sebesar 48,45 persen.
Belanja transfer ke daerah (TKD) menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,51 persen.
Baca Juga :Destinasi Wisata Madiun Tersembunyi yang Cocok untuk Isi Waktu Liburan Sekolah
Dana Alokasi Umum (DAU) terserap paling besar yakni Rp1,84 triliun (46,38 persen), disusul Dana Desa (DD) yang telah mencapai Rp433,41 miliar atau 54,03 persen.
Penyaluran insentif fiskal dan DAK fisik/non-fisik juga terus berjalan, meski masih di bawah target.
Program pembiayaan non-tunai seperti KUR dan UMi menunjukkan tren kontraksi. Jumlah debitur turun 9,80 persen dan nilai penyaluran menurun 6,47 persen menjadi Rp2,09 triliun.
Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri. Di sisi lain, Bea Cukai Kediri juga menghadapi tantangan.
Baca Juga :Guru di Jombang Diajak Rancang Pembelajaran Ramah Inklusi dan Mendalam
Realisasi cukai hingga Mei 2025 mencapai Rp8,96 triliun atau 34 persen dari target, mengalami kontraksi 5 persen.
KiHal ini dipicu oleh penurunan produksi rokok golongan I seiring turunnya daya beli dan pergeseran konsumsi ke produk dengan harga lebih murah.
