Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Fenomena makin banyaknya sekolah negeri, khususnya tingkat SD dan SM di Ponorogo, yang tidak mendapatkan peserta didik baru di tahun ajaran 2025/2026 sampai di telinga legislatif.
Kondisi ini dinilai sebagai sinyal darurat dunia pendidikan di wilayah Kota Reyog sebutan Kabupaten Ponorogo.
Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Evi Dwitasari, angkat bicara soal krisis siswa yang melanda sejumlah satuan pendidikan negeri.
Ia menilai perlunya terobosan nyata di internal sekolah agar keberadaan lembaga pendidikan negeri tetap relevan dan diminati masyarakat.
Baca Juga :Mas Bup Dhito dampingi Gubernur Jatim Salurkan Bansos untuk Disabilitas dan Lansia
“Harus ada kreativitas dan inovasi dari sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agar mampu menarik minat orang tua dan calon siswa,” Ungkap Evi saat ditemui wartawan, Kamis (17/7/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, sekolah-sekolah harus lebih peka dalam membaca kebutuhan dan harapan wali murid terhadap arah pendidikan anak-anak mereka.
Tak cukup hanya mengandalkan zonasi atau kedekatan geografis, namun perlu pendekatan kualitas dan layanan.
“Persoalan ini selalu terjadi setiap tahun, memang perlu inovasi dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Evi mengungkapkan, para guru sebenarnya telah melakukan pemetaan calon siswa kelas 1 di desa masing-masing jauh sebelum tahun ajaran dimulai.
Baca Juga :UMKM Binaan HRA Kota Kediri Tampil Memukau di Hari Kedua Bazar APEKSI 2025
Namun fakta di lapangan menunjukkan, banyak orang tua yang tetap memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri lain yang dianggap lebih unggul, meskipun harus menempuh jarak lebih jauh.
“Ini menjadi PR kita bersama. Baik legislatif maupun eksekutif harus duduk bersama mencari solusi yang tidak hanya jangka pendek, tapi menyentuh akar persoalan,” ujar Evi.
Meski begitu, ia menegaskan tidak ada rencana menutup atau menggabungkan (regrouping) sekolah yang tidak mendapatkan murid baru.
Komitmen ini diambil untuk tetap menjaga pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo.
“Kami sepakat bahwa di setiap desa harus tetap ada satu SD negeri sebagai wujud pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat,” pungkas Evi.
Baca Juga :SDN V Banjaran Meriahkan APEKSI 2025 di Balai Kota Kediri, Dua Siswa Ikut Lomba Menggambar
Sekadar informasi, pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini, sejumlah SD dan SMP negeri di Ponorogo mengalami krisis siswa. Bahkan, beberapa sekolah nihil pendaftar, sehingga tidak membuka kelas baru.
