BLITAR, SEJAHTERA.CO – Pemkab Blitar bergerak cepat dengan banyaknya jabatan yang kosong dengan mengikutsertakan sejumlah pejabat untuk mengikuti uji kompetensi.
Uji kompetensi itu merupakan syarat sebelum nama-nama pejabat yang diusulkan menduduki jabatan yang kosong dan tercatat ada 26 pejabat yang mengikuti.
Mereka berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dengan statuss eselon dua yang memang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan ujian kompetensi digelar di Kediri. Itu merupakan gawe dari dinasnya.
BACA JUGA : Curi Ayam Jago Warga Tulungagung, Lelaki Asal Trenggalek Babak Belur
Salah satu tujuannya yakni uji kompetensi sekaligus mengukur kapabilitas pejabat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku jabatan struktural.
“Proses atau tahapannya memang begitu. Sebelum diusulkan dan menjadi pertimbangan kepala daerah, pejabat harus ikut uji kompetensi. Intinya untuk menilai kelayakannya,” katanya, Selasa (1/7/2025).
Dia mengatakan uji kompetensi itu merupakan tahapan menindaklanjutinya banyaknya jabatan setingkat kepala dinas di lingkup Pemkab Blitar yang kosong.
Hasil dari uji kompetensi bakal menjadi pegangan sebelum bupati memutuskan layak tidaknya duduk di kursi jabatan tertentu. Dengan harapan agar tak salah memilih dan cocok dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
“Jadi sebelum rotasi kursi pejabat memang harus diuji terlebih dahulu. Harapannya kemampuan sesuai dengan tugas yang bakal diembannya nanti,” katanya.
Dia menambahkan, uji kompetensi ini hanya berlaku bagi pejabat di lingkup Pemkab Blitar. Sebenarnya, bisa saja membuka seleksi terbuka. Tetapi hingga kini belum ada restu dari pemerintah pusat.
Dengan seleksi terbuka, setidaknya pejabat dari luar daerah bisa mengikuti tahapan. Sementara uji kompetensi internal, hanya diperuntukkan bagi pejabat di lingkup Pemkab Blitar.
“Kalau untuk seleksi terbuka harus ada izin dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kalau uji kompetensi ini hanya untuk Pemkab Blitar saja,” katanya.
Dia menyebut, ada sejumlah kursi pejabat di lingkup Pemkab Blitar yang kosong. Saat ini untuk menjalankan roda organisasi, diisi dengan pejabat pelaksana tugas atau Plt.
BACA JUGA : Pocong Ngamen Terjaring Razia Satpol PP Kediri
Beberapa kursi jabatan yang kosong seperti di dinas tenaga kerja atau disnaker. Ada pula di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR. Dinas sosial, Satpol PP, inspektorat.
Termasuk di antaranya kursi dua asisten Bupati Blitar juga kosong. Terbaru sekretaris daerah atau sekda Izul Marom juga sudah purna dan kini diisi penjabat pengganti atau sementara yakni Khusna Lindarti.
