JOMBANG, SEJAHTERA.CO – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jombang membantah kabar yang menyebutkan pihaknya telah menetapkan PT Anisa Ahmada Travelindo (ITS Grup) menggunakan skema Ponzi dan akan diblokir. Pihak Kemenhaj menegaskan narasi yang beredar luas di grup WhatsApp tersebut belum dapat dibenarkan.
Kepala Kemenhaj Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan fokus utama otoritas saat ini bukan pada penanganan isu skema investasi, melainkan menyelesaikan persoalan logistik tiket penerbangan puluhan jemaah yang tertahan di Tanah Suci.
“Terkait tuduhan skema Ponzi pada PT Anisa, kami belum tahu dan belum bisa menyimpulkan hal tersebut. Prioritas kami saat ini adalah pendampingan jemaah agar hak pelayanan dan pemulangan mereka terpenuhi,” kata Ilham saat memberikan keterangan di kantornya, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan dokumen pemeriksaan dan bukti transfer yang diserahkan pihak manajemen ITS, permasalahan utama dipicu oleh mandeknya penerbitan tiket oleh agen penyedia di Jakarta. Pihak travel mengklaim telah menyetorkan dana sebesar Rp15 miliar kepada agen terkait, namun tiket penerbangan belum kunjung diterbitkan.
Akibat kendala tiket tersebut, sebanyak 82 jemaah umrah asal Jombang saat ini masih tertahan di Arab Saudi dan menanti jadwal kepulangan.
“Ada 82 jemaah yang terkendala. Rinciannya, 26 jemaah seharusnya dijadwalkan pulang pada 12 September 2026, dan 56 jemaah lainnya dijadwalkan kembali pada 15 September 2026. Kendala utamanya murni karena tiket pesawat kepulangan belum keluar dari pihak agen,” jelas Ilham.
Ilham menambahkan, Direktur ITS bersama Kasubdit Pengendali Haji dan Umrah Kemenhaj RI saat ini berada di Jakarta untuk menyelesaikan hambatan teknis dengan pihak maskapai dan agen tiket.
Baca juga:Pulang Berbelanja dari Pasar Ploso, Pedagang Asal Jombang Dibegal dan Dianiaya Hingga Patah Jari
Bagi jemaah yang sudah mendaftar namun belum mengantongi kepastian tiket penerbangan pulang-pergi, Kemenhaj mengimbau agar tidak berangkat terlebih dahulu. Jemaah juga disarankan melakukan koordinasi atau mengajukan pengembalian dana (refund) sesuai mekanisme ke pihak travel.
