Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tulungagung menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Tulungagung, Selasa (25/6/2024).
Pada aksi damai tersebut sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan mahasiswa yang ingin masuk ke kantor bupati.
Aksi saling dorong itu terjadi setelah para mahasiswa yang berorasi hampir satu jam lebih, tapi tidak kunjung ditemui oleh Pj Bupati maupun perwakilan Pemkab Tulungagung.
Namun, aksi saling dorong tersebut berakhir setelah Sekda Tulungagung mau menemui para mahasiswa.
Ketua HMI cabang Tulungagung, Fuad Fajrus Sobah mengatakan, aksi yang digelar kali ini dilakukan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah baik secara lokal maupun nasional.
Terdapat tiga isu yang dibawa, meliputi pembebasan aktivis HMI dari jeruji besi yang diduga mendapat kriminalitas dari aparat.
Kemudian meminta penghentian komersialisasi pendidikan yang diduga masih terjadi pungutan liar (Pungli) pada beberapa instansi pendidikan utamanya di Tulungagung.
Serta pembatalan kebijakan tabungan perumahan rakyat (TAPERA) yang mana kebijakan itu membuat hak rakyat kecil disita.
“Bagi kami, pemerintah seharusnya melayani rakyat terutama rakyat kecil, bukan justru mempersulit rakyat seperti yang terjadi saat ini,” kata Fuad Fajrus Sobah, Rabu (25/6/2024).
Selain itu, ungkap Fuad, beberapa isu lokal juga menjadi perhatian, seperti kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani beberapa ruas jalan di Tulungagung, utamanya jalan menuju tempat wisata. Kemudian soal pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang selama ini dinilai banyak problem.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti masalah terkait minimnya moral anak di Kabupaten Tulungagung yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan seolah kurang peduli akan masalah itu.
Serta yang terakhir, terkait peran DPRD Tulungagung untuk memaksimalkan peran sebagai pengawas di Trias Politika.
“Semua tuntutan sudah dijawab oleh Sekda Tulungagung sedangkan Pj Bupati Tulungagung yang seharusnya tanda tangan, justru ada keperluan keluar kota. Kami menerima jawaban Sekda namun tetap meminta untuk diagendakan audiensi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Tulungagung, Tri Hariadi mengatakan, terkait tuntutan soal isu nasional, pihaknya perlu berkoordinasi dengan Pj Bupati Tulungagung dan akan menyampaikan aspirasi dari para mahasiswa. Sedangkan soal isu lokal, pihaknya mengakui jika penanganan yang dilakukan masih belum 100 persen.
Namun, Pemkab Tulungagung akan terus berbenah agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Tulungagung baik itu secara pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Selain itu, pihaknya juga meminta agar para mahasiswa turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Untuk infrastruktur, kami sejujurnya memang kekurangan anggaran. Tetapi kami akan prioritaskan mana saja yang perlu menjadi prioritas utama. Sedangkan untuk pelayanan yang lain, jika mendapati adanya praktik pungli, bisa dilaporkan kepada kami,” kata Tri Hariadi.
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Dhita Septiadarma
