Partisipasi Pilkada 2024 Minim, Ini Kata Pengamat Politik UBHI Tulungagung

Partisipasi Pilkada 2024 Minim, Ini Kata Pengamat Politik UBHI Tulungagung
Pengamat Politik, Universitas Bhinneka PGRI (UBHI) Tulungagung, Andreas Andrie Djatmiko saat memberikan pernyataan soal anjloknya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada kemarin.(isal/sejahtera.co)

Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Pelaksanaan Pilkada 2024 di Tulungagung rupanya menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang serius bagi penyelenggara lantaran anjloknya tingkat partisipasi masyarakat. Pasalnya, capaian tingkat pastisipasi masyarakat Tulungagung masih lebih tinggi saat pelaksanaan Pemilu dibanding Pilkada.

Baca Juga :Menteri Keuangan Sri Mulyani Ingatkan Industrialisasi Harus Berikan Manfaat kepada Rakyat

Sesuai data sementara yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 kemarin, hanya menyentuh angka 71 persen dari total DPT sebanyak 866.030 pemilih. Padahal pihak penyelenggara sendiri menargetkan tingkat partisipasi itu mencapai 80 persen.

Read More

Hal ini tentunya bertolak belakang pada pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin dimana tingkat partisipasi masyarakat di Tulungagung mampu mencapai angka 82 persen. Total DPT Pemilu di Tulungagung hanya sebanyak 858.807 pemilih, yang berarti lebih sedikit 20 ribu pemilih jika dibandingkan pada Pilkada.

Baca Juga :Akibat Korsleting Listrik, Rumah Warga Tulungagung Hangus Terbakar, Kerugian Capai Rp 50 Juta

Pengamat Politik, Universitas Bhinneka PGRI (UBHI) Tulungagung, Andreas Andrie Djatmiko mengatakan, jika mengacu pada data KPU Tulungagung, berarti ada sebanyak 29 persen DPT yang memilih untuk golput atau tidak berpartisipasi secara langsung pada saat pelaksanaan Pilkada 2024 di Tulungagung kemarin.

Angka ini tentunya cukup besar, mengingat angka golput pada pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin tidak sampai mendekati angka 20 persen. Pihaknya menilai, banyaknya angka golput pada Pilkada 2024 ini disebabkan lantaran berbagai faktor, setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal ini.

Baca Juga :Antisipasi Penyalahgunaan, Senpi Anggota Polres Jombang Diperiksa

“Saya kemarin sempat melakukan monitoring di lapangan termasuk memantau media sosial (Medsos) dan menyimpulkan 3 faktor utama yang menyebabkan angka golput Pilkada ini cukup tinggi,” kata Andreas Andrie Djatmiko, Senin (2/12/2024).

Sesuai hasil pengamatannya itu, ungkap Andreas, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka golput ini karena kurangnya sosialisasi sosok paslon di Tulungagung secara menyeluruh. Pihaknya mengakui jika sebenarnya pihak penyelenggara sudah melakukan sosialisasi secara masif.

Baca Juga :Pemkab Kediri Targetkan PAD Tahun 2025 Capai Rp800 Milliar

Namun hak itu dirasa masih kurang merata lantaran banyak masyarakat yang belum mengetahui keempat sosok pasangan calon (Paslon) kepala daerah tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk memilih sosok calon kepala daerah yang sesuai keinginan, sehingga mereka memilih golput.

“Kemarin saya pantau di lapangan maupun di medsos, ternyata masih banyak yang belum tahu siapa saja sosok yang mencalonkan diri ini, dari latar belakang apa, programnya apa saja, sehingga mereka memilih golput,” kata Andreas Andrie Djatmiko, Senin (2/12/2024).

Baca Juga :Pemkab Kediri Targetkan PAD Tahun 2025 Capai Rp800 Milliar

Selain itu, ungkap Andreas, faktor kedua dikarenakan masih banyak masyarakat yang mau menggunakan hak pilihnya jika mendapat serangan fajar dari para paslon. Hal ini kemudian membuat masyarakat yang tidak mendapatkan serangan fajar menjelang pelaksanaan Pilkada di Tulungagung enggan untuk memilih.

Meski nilai serangan fajar ini sangat kecil dan tidak sesuai dengan hak pilih masyarakat, namun tidak bisa dipungkiri jika serangan fajar sendiri masih mempengaruhi tindakan masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya postingan maupun komentar di medsos yang menantikan datangnya serangan fajar.

Baca Juga :Nurochman Sang Maestro Politik Kota Batu, Anak Petani jadi Walikota Batu

“Nilainya memang kecil, di kisaran Rp 20-25 ribu untuk satu suara dan nilai ini sangat kecil sekali mengingat pilihan masyarakat ini menentukan kualitas pemimpin 5 tahun kedepan. Tetapi tidak bisa dipungkiri jika masyarakat sendiri masih mengharapkan hal ini,” ungkapnya.

Faktor yang terakhir, Andreas menyebut, minimnya partisipasi masyarakat ini juga dikarenakan adanya golongan pemilih idealis yang menginginkan pemimpin dengan kualitas terbaik. Hal ini tentunya bisa terlihat dari hasil pelaksanaan debat publik paslon Pilkada di Tulungagung yang diselenggarakan sebelum pencoblosan.

Baca Juga :Bantu Warga Terdampak Banjir, Polres Blitar Kerahkan Tim Bantu Bersih-bersih

Menurut Andreas, para pemilih idealis ini menilai jika kualitas keempat paslon kepala daerah di Tulungagung ini kurang memuaskan jika dilihat berdasarkan hasil debat kemarin. Akibatnya, pemilih idealis ini merasa kecewa sebab pelaksanaan debat publik itu terasa hambar karena hasil presentasi mereka kurang meyakinkan.

“Kalau dilihat hasil debat kemarin, tidak ada satupun paslon yang menjabarkan strategi rill di lapangan atas penerapan program yang diusung, atau minimal memberikan contoh gambaran ketika mereka memimpin nanti, sehingga pemilih idealis menganggap jika keempat paslon ini belum bisa menarik partisipasi mereka untuk memilih,” pungkasnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *