Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Petugas kesehatan di Kabupaten Tulungagung masih menemukan adanya sejumlah masyarakat yang menolak program vaksinasi dari pemerintah dengan berbagai alasan.
Bahkan pada tahun 2025 kemarin, terdapat penderita campak yang diketahui memiliki latar belakang keluarga yang menolak vaksinasi, sehingga harus diterapkan Outbreak Response Immunization (ORI) atau Imunisasi Respon Wabah di wilayah itu.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinas Kesehatan Tulungagung, dr Aris Setiawan mengatakan, pihaknya masih menemukan adanya sejumlah warga yang menolak vaksinasi apapun termasuk vaksinasi dasar bagi balita.
Artinya, masih banyak anak-anak dengan usia dibawah lima tahun yang belum menerima vaksin.
Bahkan pada tahun 2025 kemarin, terdapat kasus campak pada suatu wilayah di Kabupaten Tulungagung, sehingga pihaknya harus melakukan ORI di wilayah itu.
Baca Juga :Masuk Hari Pertama Setelah Lebaran, Siswa SMP Negeri 1 Ngasem Gelar Halalbihalal
Sehingga semua anak di wilayah itu harus menjalani vaksinasi campak tanpa melihat background vaksinasi, sehingga bagi anak yang sudah mendapat vaksin campak tetap harus divaksin.
“Secara angka kami tidak bisa memastikan ada berapa warga yang menolak program vaksinasi, tetapi memang masih ada yang menolak,” kata dr Aris Setiawan, Senin (30/3/2026).
“Tahun kemarin kami juga menerapkan ORI untuk mencegah wabah campak,” sambungnya.
Secara rinci, ungkap Aris, pelaksanaan ORI pada tahun 2026 kemarin dilakukan di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang awalnya sasaran sebanyak 937 penerima vaksin campak.
Namun saat pelaksanaannya, 1.091 penerima vaksin campak dari usia 18 bulan sampai dengan kurang dari usia 16 tahun.
Pada saat melakukan ORI itu, pihaknya kemudian mendapati adanya keluarga yang memang menolak vaksinasi, sehingga tidak pernah memiliki latar belakang vaksinasi.
Meski begitu, warga yang menolak program vaksinasi ini tersebar secara sporadis pada hampir seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung baik itu perkotaan atau pedesaan.
Baca Juga :DPRD Lamongan Gelar Rapat Paripurna Perubahan Propemperda 2026 dan Penyampaian LKPJ 2025
“Temuan warga yang menolak vaksinasi ini tidak hanya di wilayah pedesaan saja, karena di perkotaan pun juga ada dan sifatnya menyebar di hampir semua wilayah,” ungkapnya.
Terkait alasannya, Aris menyebut, mayoritas warga yang menolak vaksin itu alasannya karena cara pandang keyakinan yang berbeda, seperti mengganggap vaksin itu haram hingga vaksin sebabkan penerimanya terkena penyakit.
Namun, beberapa di antara mereka pada akhirnya tetap menerima vaksin campak apabila sudah terkena campak.
Meski begitu, saat ini pihaknya pelan-pelan memberikan edukasi yang tepat bagi masyarakat yang menolak vaksinasi agar mau menerimanya, mengingat demi kebaikan penerimanya.
Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng lembaga atau orang yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungan, dengan harapan dapat meningkatkan cakupan sasaran vaksinasi.
Baca Juga :Halalbihalal Pasca-Operasi Ketupat, Leburkan Khilaf dalam Barisan
“Ketika menggandeng lembaga atau orang yang ditokohkan di lingkungan, diharapkan dapat menyampaikan program vaksin dengan tepat kepada warga,” ujarnya.
Aris menegaskan, pemberian vaksinasi sebenarnya memiliki tujuan untuk memproteksi diri dari virus, sehingga tubuh dapat membuat antibodi terhadap virus tertentu.
Dengan begitu, respon tubuh dari penerima vaksin ini bisa semakin kuat apabila terkena virus, sehingga penyakit bisa dengan cepat sembuh.
Pihaknya juga mengingatkan jika masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin bukan berarti memiliki tubuh yang kebal terhadap penyakit dan tidak akan sakit setelah mendapatkan vaksin.
Namun, kinerja vaksin sebenarnya hanya agar penerimanya tidak sampai sakit parah apabila terkena virus dan bisa sembuh dengan cepat.
Baca Juga :ASN Pemkab Ponorogo Masih Bekerja Normal, Kebijakan WFH Tunggu Aturan Pusat
“Vaksin tidak menjadi jaminan tubuh kebal dari penyakit. Tapi vaksin membuat tubuh memiliki proteksi terhadap virus, sehingga bisa cepat sembuh saat sakit,” pungkasnya.
