JAKARTA, SEJAHTERA.CO – Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Agenda berlangsung di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024) itu membahas perkembangan penanganan gangguan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN).
Dilansir dari kanal Youtube DPR RI, anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin menyebut gangguan keamanan itu merupakan bencana.
“BSSN selalu melaporkan ada serangan serangan dan BSSN selalu melaporkan ada serangan serangan tetapi tidak ada tindakan-tindakan,” ujar Hasanuddin dalam pidato pendalamannya.
Ia juga memaparkan laporan yang ia terima dari BSSN yang menyebutkan ada 1.011.2209 insiden serangan atau gangguan.
Pada kesempatan itu, Hasanuddin juga mempertanyakan sejauh mana upaya digital forensi untuk mengidentifikasi pelaku serangan terhadap Pusat Data Nasional.
“Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya pak. Forensik digital sudah sampai dimana, apakah pelakunya sudah diketahui,” tanya Hasanuddin.
Selain itu, ia juga meminta BSSN menjelaskan strategi yang akan ditempuh serta kemampuan sumber daya manusia yang ada.
“Jadi saya pertanyaannya itu begini terus saja begini terus-terusan kita dihacker di ini di ini tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengingatkan BSSN untuk meningkatkan kewaspadaan karena menurutnya Pusat Data Nasional merupakan salah satu obyek vital nasional.
Untuk diketahui, sejak 20 Juni lalu, Pusat Data Nasionak diretas lewat serangan Ransomware hingga server pusat data lumpuh dan mengakibatkan layanan data publik terganggu.
Dikutip dari kanal Youtube Kemenkominfo TV, Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan sasaran peretasan Ransomware adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya.
Ransomware yang menyerang pusat data sementara di Surabaya bernama Brainchipper yang merupakan pengembangan terbaru dari Ransomware versi 3.0.
Editor : Irwan Maftuhin
