Jombang, SEJAHTERA.CO – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi bergabung dalam program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI.
Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Bupati Jombang, Warsubi, di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Penandatanganan tersebut menyepakati skema pinjam pakai barang milik daerah dan universitas yang akan digunakan sebagai fasilitas Sekolah Rakyat—program pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi warga miskin dan anak terlantar.
Baca Juga :Hama Wereng Menyerang, Tidak Disangka Ini yang Petani di Ponorogo
“Program Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kenyataan bahwa masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum pernah sekolah atau putus sekolah,” kata Mensos.
Ia menyebut Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan fisik, tetapi sistem terpadu yang menjamin kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi siswa.
“Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impian hanya karena miskin orang tuanya,” tegasnya.
Pada tahap pertama, program ini akan digelar di 100 titik yang tersebar di 87 kabupaten/kota di 29 provinsi, termasuk Kabupaten Jombang. Sekitar 9.775 siswa ditargetkan mulai belajar pada 14 Juli 2025.
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan bahwa daerahnya telah menyiapkan dukungan penuh untuk menyukseskan program tersebut.
Baca Juga :GPN Gelar Aksi Damai, Desak Penegakan Hukum Dugaan Penggelapan Tanah Kas Desa Tiron
“Kami menyiapkan lahan dan aset daerah yang akan dimanfaatkan sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jombang. Kami ingin memastikan mereka tidak kehilangan harapan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujar Warsubi.
Dalam MoU tersebut, Pemkab Jombang menyediakan bangunan yang telah direnovasi sesuai standar Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Pembangunan gedung permanen juga sudah dirancang, dengan luas lahan mencapai 5,2 hektare. Sekolah Rakyat Jombang nantinya dilengkapi asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, serta perangkat digital seperti smartboard, laptop, dan komputer.
“Saya sangat mendukung program ini karena selain menjamin kebutuhan siswa, program Sekolah Rakyat juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal,” jelasnya.
Baca Juga :Polres Jombang Tanam Jagung Serentak Satu Juta Hektare, Dukung Swasembada Pangan Nasional
Ia juga menjelaskan bahwa para orang tua siswa akan diberdayakan lewat pelatihan wirausaha, bantuan rumah tidak layak huni, dan perbaikan kawasan permukiman.
Selain lokasi utama, Pemkab Jombang juga menyiapkan alternatif lahan di Terminal Kargo Desa Tunggorono yang telah diverifikasi oleh Kementerian PUPR.
Warsubi menambahkan bahwa tenaga pengajar Sekolah Rakyat dipilih secara selektif melalui skema PPPK dan ASN lintas kementerian. “Pengajarnya juga tidak main-main,” tegasnya.
Program ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan Inpres 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
