Pj Wali Kota Kediri menjelaskan tren perkembangan IPM di Kota Kediri terus meningkat mencapai 80,97 persen di tahun 2023 dengan kategori tinggi. Kontribusi IPM laki-laki sebesar 83,96 dan IPM perempuan sebesar 79,41. Secara konsisten IPM perempuan masih dibawah IPM laki-laki dimana IPM perempuan berstatus tinggi sedangkan IPM laki-laki berstatus sangat tinggi. Artinya saat ini kualitas SDM perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Namun demikian indeks pembangunan gender Kota Kediri menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.
Baca juga:Pj Wali Kota Kediri, Zanariah Tinjau Penerima Manfaat Program Rumah Tidak Layak Huni
Pada tahun 2023, IPG Kota Kediri meningkat 0,21 poin menjadi 95,76 yang artinya terdapat peningkatan IPM perempuan yang lebih tinggi dibanding peningkatan IPM laki-laki. Capaian lain didukung dengan angka indeks ketimpangan gender Kota Kediri yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan menuju 0. Pada tahun 2023, angka IKG Kota Kediri mencapai 0,093. Ini artinya, kesetaraan gender di Kota Kediri semakin baik.
Menurut Inpres Nomor 9 tahun 2000, pengarusutamaan gender merupakan strategi mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan. Kaitannya dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Lalu, Permendagri Nomor 67 tahun 2021 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah pemerintah daerah mengamanatkan kewajiban untuk mengupayakan kesetaraan gender dengan mengimplementasikan pengarusutamaan gender melalui dan penganggaran responsif gender. Perencanaan berdasar analisis gedsi atau gender dan sosial inklusi, pemerintah perlu melakukan berbagai agenda partisipasi perempuan dalam pembangunan. Antara lain, planning, action, kontrol, akses, monitoring dan evaluasi, serta manfaat. “Dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan pada seluruh tahapan pembangunan. Diharapkan hasil pembangunan dapat diakses dan dinikmati semua kelompok, tanpa meninggalkan, mendiskriminasi, bahkan memarjinalkan kelompok tertentu dengan prinsip no one left behind,” jelasnya.
