Blitar, SEJAHTERA.CO – Kisruh antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Blitar. Dewan khawatir polemik yang belum kunjung selesai akan berdampak pada pembinaan atlet dan cabang olahraga (cabor).
Baca juga:Dana Hibah Rp2,4 Miliar Belum Cair, DPRD Kota Blitar Gelar Hearing KONI dan Dispora
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, mengatakan pihaknya telah menggelar hearing dengan menghadirkan perwakilan KONI Kota Blitar dan Dispora Kota Blitar. Pertemuan tersebut membahas persoalan dana hibah yang belum dicairkan serta kantor sekretariat KONI yang hingga kini belum dapat digunakan.
“Atas polemik ini, kami meminta Dispora bertindak dalam waktu satu minggu. Persoalan ini bukan hanya menyangkut organisasi KONI, tetapi juga keberlangsungan pembinaan cabang olahraga,” kata Yohan, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, dalam hearing tersebut juga terungkap bahwa KONI Kota Blitar telah berupaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Blitar melalui audiensi dengan wali kota. Bahkan, surat permohonan audiensi telah dikirimkan sebanyak dua kali.
Namun hingga kini, upaya tersebut belum mendapat respons sehingga persoalan akhirnya dibawa ke DPRD Kota Blitar untuk dicarikan solusi.
“Sudah bersurat sesuai arahan yang disampaikan pemerintah kota. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan,” ujarnya.
Yohan menilai kedua belah pihak harus segera menemukan titik temu. Pasalnya, dalam waktu dekat atlet Kota Blitar akan menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi yang membutuhkan persiapan matang.
Jika konflik terus berlarut-larut, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi mental atlet maupun program pembinaan yang selama ini dijalankan oleh masing-masing cabang olahraga.
Baca juga:Imigrasi Blitar Tambah Kuota Paspor Jadi 210 Permohonan per Hari
Dalam waktu dekat, Jawa Timur akan menggelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda). Sementara hingga kini dana hibah untuk KONI dan cabang olahraga masih belum dapat dicairkan setelah terjadinya pergantian kepengurusan dari Sukarji kepada M. Samanhudi Anwar.
Seperti diketahui, pemilihan Ketua KONI Kota Blitar sempat menjadi sorotan karena diikuti dua kandidat, yakni Toni Andreas, mantan Ketua KONI Kabupaten Blitar dua periode, dan M. Samanhudi Anwar, mantan Wali Kota Blitar yang juga pernah menjabat Ketua KONI Kota Blitar.
Dalam pemilihan tersebut, Samanhudi Anwar keluar sebagai pemenang dan kemudian dikukuhkan oleh KONI Jawa Timur. Namun, sebelum proses pemilihan berlangsung, Dispora Kota Blitar menarik sejumlah aset KONI, mulai dari kendaraan operasional hingga kantor sekretariat.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik yang hingga kini belum menemukan penyelesaian, termasuk terkait pencairan dana hibah yang dibutuhkan untuk mendukung pembinaan atlet dan persiapan menghadapi berbagai kejuaraan olahraga.
DPRD Kota Blitar berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan atlet dan kemajuan olahraga daerah agar pembinaan prestasi tidak terganggu akibat persoalan administrasi maupun perbedaan pandangan antarlembaga.
