Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Angka kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tulungagung rupanya masih menyisakan pekerjaaan rumah (PR) bagi pemerintah. Kendati sempat dinyatakan nol persen, namun kenyataannya masih terdapat masyarakat Tulungagung yang masuk miskin Ekstrem.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lijamsos), Dinas Sosisal (Dinsos) Tulungagung, Teguh Abianto mengatakan, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mengajukan Perbup khusus untuk menekan angka kemiskinan. Itu karena di tahun 2024, angka kemiskinan Ekstrem di Tulungagung dinyatakan nol persen.
Namun, kenyataan di lapangan masih mendapati adanya data yang berbeda. Masalah kemiskinan ekstrem masih belum tuntas 100 persen.
Baca Juga :Sidak “Minyakita”, Polres Batu Belum Temukan Kecurangan
“Petugas kami di lapangan terus melakukan pendataan terkait angka kemiskinan, dan ternyata masih ada masyarakat yang tergolong miskin Ekstrem, meski datanya sangat kecil,” kata Teguh Abianto, Selasa (11/3/2025).
Sesuai data temuan 2024, ungkap Teguh, masih ada sebanyak 818 jiwa di Kabupaten Tulungagung yang masih tergolong sebagai masyarakat miskin Ekstrem. Sedangkan pada tahun 2023 kemarin, diketahui jika sebenarnya angka kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tulungagung masih mencapai 1.900 jiwa.
Sedangkan pada tahun 2025, pihaknya menargetkan pendataan dan penanganan terhadap sebanyak 1.040 jiwa warga di Tulungagung yang tergolong miskin Ekstrem.
Baginya, pendataan kemiskinan yang dilakukan berbagai pihak tidak selalu akurat, sehingga masih ada sejumlah warga miskin yang tidak tertangani.
“Sebagai contoh lagi angka kemiskinan makro, jumlahnya juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini merupakan bukti jika pendataan yang dilakukan di tingkat desa kurang akurat, sehingga masih ada warga miskin yang belum terjamah program pemerintah,” ungkapnya
Terkait penanganan yang dilakukan, Teguh menyebut, mulai tahun ini Pemkab Tulungagung sedang berupaya untuk menggelar program pengentasan kemiskinan. Meski ada keterbatasan anggaran karena efisiensi dan refocusing anggaran pada tahun 2025 ini.
Menurut Teguh, untuk memaksimalkan penanganan angka kemiskinan di Tulungagung, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menggelar program bantuan bagi masyarakat miskin dan lansia.
Penanganan itu dengan asumsi satu jiwa akan mendapat Rp 200 ribu, sehingga dibutuhkan anggaran Rp 6 miilar untuk 200 jiwa selama lima bulan.
“Penyalurannya kita tunggu perbup. Kami juga masih mengajukan permohonan. Semua kegiatan harus ada perbup dulu. Turun mungkin Maret-April,” pungkasnya.
