Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Pemkab Ponorogo mulai mengkaji penataan sekolah dasar (SD) negeri menyusul adanya empat sekolah yang tidak memperoleh satu pun peserta didik baru pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Salah satu opsi yang mengemuka adalah regrouping atau penggabungan sekolah.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan, keputusan regrouping belum akan diambil dalam waktu dekat. Pemkab masih memetakan berbagai faktor penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap sejumlah SD negeri tersebut.
“Harus kami kaji bersama. Yang terlihat sekarang, masyarakat lebih banyak memilih sekolah swasta karena dianggap memiliki program yang lebih menarik,” ungkap Lisdyarita.
Diakui Bunda Rita, sapaannya, sekolah negeri memiliki keterbatasan dalam mengembangkan program pembelajaran. Sebab, sebagian besar kegiatan masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga : Hati-hati Jalan Hasanudin Kota Batu Ditutup, Dishub Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas Selama 3 Bulan
Karena itu, Pemkab Ponorogo berupaya menyusun formulasi agar sekolah negeri memiliki program yang lebih kompetitif sehingga mampu bersaing menarik minat masyarakat.
“Kami ingin sekolah negeri juga punya kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat,” katanya.
Lisdyarita juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah favorit. Menurutnya, seluruh sekolah memiliki peluang yang sama untuk menghasilkan lulusan berkualitas, terlebih jika didukung lingkungan belajar yang nyaman dan mudah dijangkau.
“Semua sekolah punya potensi. Jangan sampai siswa hanya menumpuk di sekolah tertentu,” tegasnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Ponorogo mencatat terdapat empat SD negeri yang tidak mendapatkan murid baru pada SPMB 2026/2027.
Keempatnya yakni SDN Nailan, SDN Setono, SDN 3 Pomahan, dan SDN 4 Tempuran. Kondisi tersebut kini menjadi perhatian Pemkab Ponorogo sebagai bahan evaluasi untuk menata kembali pemerataan pendidikan dasar di Bumi Reog.
