Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Bergulirnya Dana Desa atau DD dari pemerintah pusat untuk desa di wilayah Kabupaten Ponorogo tahun ini bertambah. Dari sebelumnya Rp257,8 miliar di tahun 2024 bertambah Rp3,8 miliar, menjadi Rp261,6 miliar di tahun 2025.
Baca Juga :Belum Ada Kasus HMPV, Dinkes Kabupaten Blitar Tetap Minta Warga Waspada, Simak ini Gejalanya
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, Anik Purwani mengatakan, anggaran senilai Rp261,6 miliar tersebut diperuntukkan bagi 281 desa di Bumi Reyog. Pembagian DD berbeda setiap wilayah dengan sejumlah indikator penentu.
“Jadi beda+beda setiap desa dapatnya, kita tidak ada kewenangan untuk membagi, semuanya langsung melalui pusat yang jelas memang ada kenaikan Rp3,8 miliar tahun ini,” ungkap Anik, kepada koranmemo.com, Jumat (10/1/2025).
Baca Juga :DKPP Kabupaten Kediri Pasang Banner Jadwal Penutupan Pasar Hewan
Anik juga menjelaskan jika penggunaan DD tersebut sudah diatur oleh pusat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) No. 2 Tahun 2024.
Prioritas penggunaan DD tersebut Peruntukannya antara lain untuk bantuan langsung tunai (BLT) bertujuan sebagai penanganan kemiskinan ekstrem.
Lalu ada juga untuk untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, penanganan perubahan iklim. Berikutnya untuk pemanfaatan IT di tingkat desa, untuk menggali potensi unggulan desa, serta untuk padat karya tunai.
Baca Juga :Portal Dilepas, Kendaraan Besar Bisa Kembali Melintas Jembatan Semampir
“Jadi ada porsi khusus dari DD itu yang sudah ditentukan penggunaannya dari pemerintah pusat. DD itu tidak serta merta menjadi hak prerogatif desa untuk mempergunakannya,” jelasnya.
Menurut Anik, dari sekian penggunaan DD, yang memiliki porsi besar yakni BLT dan ketahanan pangan yang prosentase penggunaan DD-nya tinggi, yakni masing-masing 20 persen. Selebihnya disesuaikan dengan musyawarah desa.
Baca Juga :Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Terpilih Tanpa Dihadiri Petahana
“Jadi desa ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu nanti yang bersama-sama memusyawarahkan DD, tentu dengan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.
