Blitar, SEJAHTERA.CO – Pemkab Blitar mulai beraksi untuk mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang kosong.
Salah satunya dengan mengajukan sejumlah nama ke Kementerian dalam negeri atau kemendagri untuk memastikan kelayakan para calon pejabat.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kabupaten Blitar, Budi Hartawan. Dia mengakui pihaknya sudah mengusulkan sejumlah nama untuk mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga :Sisir Anak Belum Daftar SD, Dindik Gandeng Lurah di Tiga Kecamatan
Mulai kemendagri hingga Badan Kepegawaian Negara atau BKN. “Ini penting untuk mengisi jabatan kosong. Ketika nanti sudah disetujui, kami akan menindaklanjuti dengan uji kompetensi calon pejabat itu,” katanya, Rabu (11/6/2025).
Dia mengatakan di lingkup Pemkab Blitar ada sejumlah kursi kepala dinas yang kosong. Kursi itu kini diisi oleh pelaksana tugas atau Plt.
Tak hanya kursi organisasi perangkat daerah, dalam waktu dekat ini, jabatan sekretaris daerah atau sekda juga bakal kosong. Izul Marom, yang juga sekda tak lama lagi bakal memasuki masa pensiun.
“Meski belum terisi, untuk OPD yang kosong tetap ada Plt-nya. Kami memastikan pelayanan ke masyarakat tak terpengaruh,” katanya.
Baca Juga :Amuk Massa di Peterongan, Pemuda Tertangkap Diduga Terlibat Aksi Curanmor Berantai
Dia mencontohkan beberapa jabatan yang kosong seperti di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Kursi kepala kini kosong usai ditinggal pensiun dini pejabatnya, yakni Dicky C.
Ada pula kursi kepala dinas sosial, Satpol PP hingga dinas tenaga kerja atau disnaker.
Kembali ke pernyataan Budi, saat ini yang dilakukan BKPSDM adalah menunggu respon dari pemerintah pusat. Ketika nanti sudah disetujui, pihaknya langsung tancap gas. Yakni dengan uji kompetensi calon pejabat.
Nah, jika dalam uji kompetensi itu ternyata belum memenuhi atau tak ada yang kompeten, pihaknya juga bakal bertindak. Yakni dengan melakukan seleksi terbuka.
Baca Juga :Polres Madiun Kota Ciduk 2 Pelaku TPPO, Kasat Reskrim Ini Modusnya
Untuk seleksi terbuka juga tetap menggandeng pemerintah pusat. ”Semua akan kami laporkan ke pemerintah pusat,” katanya.
Ketika ditanya siapa nama pejabat yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat, pria ramah ini enggan untuk membeberkan. Yang jelas, nama-nama itu sudah dikantongi dan diajukan oleh Pemkab Blitar.
