Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Pilbup Ponorogo telah menyelesaikan proses verifikasi berkas untuk setiap pasangan bakal calon. Salah satu verifikasi yakni penyertaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga :Penetapan AKD Diparipurnakan Pekan Depan, Ini Kata Wakil Ketua Sementara DPRD Tulungagung
LHKPN dari KPK ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi setiap pasangan bakal calon, sebelum nanti dinyatakan selesai dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Ponorogo pada 22 September 2024 mendatang.
Komisioner KPU Ponorogo, Arwan Hamidi mengatakan jika kedua pasangan bakal calon, Sugiri Sancoko – Lisdyarita serta Ipong Muchlissoni – Segoro Luhur Kusuma Daru telah melampirkan tanda terima LHKPN dari KPK.
“Kedua pasangan bakal calon sudah melampirkan semua, yang dilampirkan yakni LHKPN pada tahun 2023,” ungkap Arwan Hamidi, Jumat (6/9/2024).
Baca Juga :Penetapan AKD Diparipurnakan Pekan Depan, Ini Kata Wakil Ketua Sementara DPRD Tulungagung
Dari berkas yang telah disodorkan tersebut calon petahana yakni Sugiri Sancoko (periode Maret 2024) mencapai Rp 6,1 miliar.
Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa item, meliputi harta tanah dan bangunan Rp 5,5 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 160 juta, kas setara kas Rp 262 juta, serta harta bergerak lainnya Rp 200 juta.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari LHKPN 2023 lalu yang berjumlah Rp 5,6 miliar.
Baca Juga :Ketum PWI Pusat Kalungkan Medali pada Pelari SIWO PWI Malang Raya Night Run
Sedangkan untuk pasangannya yakni Lisdyarita memiliki harta kekayaan (Periode Maret 2024) harta tanah dan bangunan yakni Rp 5,2 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 46 juta, kas dan setara kas Rp 30 juta.
Serta memiliki hutang sekitar Rp 2 miliar sehingga total kekayaan Rp 3,2 miliar. Nilai tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2023 dengan kekayaan Rp 12,926 miliar.
Sementara untuk penantang, Ipong Muchlissoni pada LHKPN 2020 lalu mencapai Rp 38 miliar. Dengan rincian harta tanah dan bangunan Rp 14 miliar, alat transportasi Rp 11 miliar.
Baca Juga :Gelar Colour Fun Run 2024, Ajak Generasi Muda Awasi Pilkada
Lalu harta bergerak lainnya Rp 1,666 miliar. Selain itu surat berharga Rp 13,271 miliar. Kas dan setara kas 2,769 miliar, harta lainya Rp 1,547 miliar. Serta memiliki hutang Rp 6,481 miliar.
Untuk wakilnya, yakni Segoro Luhur Kusuma Daru belum muncul LHKPN-nya karena belum sama sekali jadi penyelenggara negara.
Arwan Hamidi menambahkan jika LHKPN KPK ini bisa diakses oleh publik. Pemberitahuan dan perbaikan hasil verifikasi berkas dilaksanakan 5-8 September 2024.
Baca Juga :Pabrik Limbah B3 di Jogoroto Jombang Disegel KLHK, Ternyata ini Permasalahannya
“Masyarakat bisa ikut meneliti berkas dari setiap pasangan calon sebelum nantinya ditetapkan,” kata Arwan Hamidi.
“Jika berkas yang tidak sesuai fakta dapat dianulir pada tanggal.15-21 September 2024,” tandasnya.
Editor : Muji Hartono
