Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November mendatang, suhu politik di Ponorogo mulai meninggi. Ini setelah belasan orang yang tergabung dalam Komunitas Kota Peduli Demokrasi Ponorogo menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
Baca Juga :Paslon Bupati Pakai Logo Pemkab Tulungagung, Bawaslu Tulungagung: Masih Koordinasi
Mereka membawa membawa sejumlah poster tuntutan para masyarakat tersebut meminta kepada penyelenggara pemilu tersebut untuk bersikap netral dan fair dalam pemilihan kepala daerah.
“Bawaslu diibaratkan sebagai wasit sehingga harus fair. Jika Bawaslu Ponorogo fair, maka demokrasi akan berjalan lebih baik,” Ungkap Hendro Tanayo, seusai menggelar aksi, pada Kamis (12/9/2024) siang.
Baca Juga :Kuasa Hukum Jihamam, Ajukan Gugatan dan Laporkan Dugaan Tindak Pidana
Selain menggelar orasi di depan kantor Bawaslu, mereka sebelumnya juga menggelar unjuk rasa di sejumlah kantor kelurahan. Diantaranya Keniten, Bangunsari, Paju, dan Kepatihan. Hendro mengingatkan lurah dan perangkatnya untuk netral dalam Pilkada 2024 dengan tidak memihak calon bupati tertentu.
“Lurah merupakan ASN yang wajib netral tidak berpolitik apalagi memihak paslon tertentu,” imbuhnya.
Baca Juga :KPU Kabupaten Blitar Mulai Gelar Pengadaan Logistik, Ada Dua Tahap
Hendro juga menyebutkan jika ada lurah atau perangkat yang tidak netral dalam Pilkada, sehingga itu melanggar aturan netralitas ASN. Menurutnya, jika ASN terbukti tidak netral, maka akan ada sanksi pidana.
“Ada disinyalir oknum lurah yang mengarahkan paslon tertentu, dan ini tentu melanggar aturan. Jadi Bawaslu harus membuka mata dan telinga lebar lebar,” tandasnya
Baca Juga :Hari Terakhir, Formasi CPNS di lingkup Pemkab Blitar, Dokter Spesialis Radiologi “Jomblo”
Sementara itu, Bahrun Mustofa, Ketua Bawaslu Ponorogo, berjanji akan bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 serta akan memproses setiap laporan yang masuk. Ke depan pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada lurah dan perangkatnya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
“Sudah ada beberapa laporan yang tidak bisa diteruskan karena tidak terbukti,” pungkasnya.
