Jombang, SEJAHTERA.CO – Aliansi mahasiswa di Kabupaten Jombang menuntut langkah konkret dari DPRD Jombang dalam merespons ketidakpastian ekonomi global yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi masyarakat daerah. Tuntutan tersebut disampaikan saat aksi di Gedung DPRD Kabupaten Jombang.
Baca juga:Konfercab HMI Jombang ke-31, Alumni Tekankan Arah Baru dan Nalar Kritis
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, mengatakan mahasiswa menyoroti berbagai persoalan ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Menurutnya, DPRD Jombang perlu segera melakukan audit dan pemetaan terhadap berbagai kerentanan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Masalah global seperti pelemahan rupiah dan kenaikan BBM harus kita lihat dampaknya secara riil terhadap kondisi masyarakat di Jombang,” ujar Daffa saat dihubungi awak media, Sabtu (20/6/2026).
Daffa juga mempertanyakan efektivitas pengawalan berbagai isu yang selama ini telah disampaikan mahasiswa kepada DPRD. Ia meminta seluruh fraksi di DPRD hadir secara langsung untuk menjelaskan langkah dan sikap politik masing-masing terhadap persoalan yang disuarakan.
“Selama beberapa kali aksi, isu-isu nasional selalu disepakati bersama DPRD. Namun kami tidak mengetahui bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami meminta seluruh fraksi hadir, sebab masing-masing tentu memiliki pandangan yang berbeda,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua BEM Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Syahrul Rozi Akbar, menilai jawaban yang diberikan para legislator selama ini belum memberikan kepastian maupun solusi konkret bagi sektor-sektor rentan.
Menurutnya, perlindungan terhadap pelaku UMKM, petani, dan kelompok masyarakat terdampak belum terlihat secara nyata, baik dari sisi kebijakan maupun dukungan anggaran.
Baca juga:Perusahaan di Jombang Laporkan Dugaan Premanisme dan Penganiayaan ke Polisi
“Jawaban yang disampaikan selama ini cenderung berbelit-belit. Padahal dukungan anggaran untuk melindungi UMKM, petani, dan sektor lainnya masih belum terlihat solusinya,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, mengatakan pihaknya telah menerima empat tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa.
Empat tuntutan tersebut meliputi publikasi data terbaru terkait kondisi petani, UMKM, dan masyarakat rentan; pembukaan forum dengar pendapat secara terbuka; pengawalan kebijakan perlindungan bagi petani dan UMKM, serta penyampaian laporan capaian kinerja dalam kurun waktu 100 hari.
“Kami mendukung tuntutan mahasiswa ini. Apa yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang saat ini,” ujar Anas.
Ia menjelaskan DPRD akan segera memanggil pihak eksekutif untuk membahas berbagai tuntutan tersebut. Sebab, pelaksanaan program dan kebijakan berada pada ranah pemerintah daerah, sedangkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
“Tuntutan-tuntutan tersebut pada pelaksanaannya menjadi kewenangan pihak eksekutif. Kami akan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut terhadap poin-poin yang disampaikan mahasiswa,” pungkasnya.
