Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Tulungagung saat ini tengah menjadi sorotan lantaran menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan. Atas kondisi ini, penanganan PPKS tetap dilakukan dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung, Wahiyd Masrur mengatakan, saat ini angka miskin ekstrem di Tulungagung memang sudah mencapai nol persen. Sedangkann angka kemiskinan makro atau masyarakat rentan miskin sebenarnya juga mulai terjadi penurunan angka dalam beberapa waktu terakhir.
Hanya saja, untuk penurunan angka kemiskinan makro ini sebenarnya dinilai masih belum bisa dikatakan signifikan atau bisa dibilang masih sangat minim. Karena terdapat 26 kategori masyarakat penyumbang angka kemiskinan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Baca Juga :Banjir Ponorogo, Kepala BNPB Instruksikan Perbaikan Tanggul Jebol
“Kalau berbicara kemiskinan, itu ada 26 kategori sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kemensos, dimana salah satu kategori itu yakni PPKS,” kata Wahiyd Masrur, Rabu (18/12/2024).
Secara rinci, ungkap Wahiyd, kategori PPKS ini pun juga beragam, mulai dari orang terlantar, lansia terlantar, balita terlantar, gelandangan/pengemis (Gepeng), hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Keberadaan PPKS sebagai penyumbang angka kemiskinan ini tentunya juga sulit dinetralisasi.
Sesuai data yang dihimpun, angka kemiskinan di Tulungagung saat ini berada pada kisaran angka 6,2 persen dari yang sebelumnya berjumlah sebanyak 6,5 persen. Data ini tentunya menunjukkan jika penurunan angka kemiskinan di Tulungagung masihlah belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan.
“Penyebabnya apa? Ya karena adanya PPKS itu yang memang sulit untuk dihilangkan. Namun, bukan berarti keberadaan PPKS ini mustahil untuk dihilangkan, masih sangat mungkin jika programnya tepat,” ungkapnya.
Berbagai bansos pun sudah digelontorkan oleh Pemkab Tulungagung untuk penanganan PPKS dan ada sebanyak 1.040 penerima bansos dari kalangan rentan miskin. Selain itu, untuk lansia yang rentan juga sudah diberi bansos, dimana total ada sebanyak 175 orang lansia penerima bansos.
Dikarenakan keberadaan masyarakat rentan miskin ini dinilai cukup besar dan mengkhawatirkan, maka gelontoran bansos bagi mereka tetap akan dilakukan oleh pemerintah. Pemberian bansos ini juga diambil dari berbagai macam sumber anggaran mulai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi hingga APBN.
Baca Juga :Tidak Ada Gugatan Pilkada di MK, KPU Akan Tetapkan Bupati-Wakil Bupati Kediri Terpilih
“Tetapi sebenarnya kami tidak bisa terus-terusan mengandalkan bansos untuk menangani angka kemiskinan. Harus ada program yang tepat dari berbagai sektor yang menangani kemiskinan. Meski begitu, pendataan terhadap masyarakat miskin tetap dilakukan, karena memang ini tanggung jawab negara,” pungkasnya.
