Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur meminta agar Pemkab Tulungagung segera melakukan komunikasi secara intens dengan Pemprov Jawa Timur terkait solusi penyediaan Sekolah Rakyat.
Pasalnya, pihaknya menilai jika progres Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung seperti jalan di tempat atau stagnan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan mengatakan, permasalahan terkait penyediaan lahan Sekolah Rakyat yang dihadapi Pemkab Tulungagung harus segera dituntaskan.
Hal ini tentunya agar progres penyediaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung bisa segera direalisasikan secepatnya.
Demi mengatasi kendala ini, pihaknya pun mendorong Pemkab Tulungagung untuk melakukan komunikasi secara intens kepada Pemprov Jawa Timur agar segera terselesaikan.
Mengingat sampai saat ini belum ada kepastian terkait progres penyediaan Sekolah Rakyat, sehingga diharapkan segera menemukan solusi.
“Pemkab harus melakukan komunikasi dengan pemprov terkait apakah ada lahan yang bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat di Tulungagung. Atau setidaknya bisa mendapat solusi alternatif,” kata Jairi Irawan, Rabu (1/4/2026).
Selain itu, ungkap Jairi, pihak DPRD Jawa Timur juga telah mengambil langkah inisiatif untuk memberikan pos anggaran pengawasan Sekolah Rakyat kepada Dinas Sosial (Dinsos) di Jawa Timur salah satunya di Tulungagung.
Anggaran itu digelontorkan untuk memberikan dukungan finansial agar program Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik.
Meski begitu, sebenarnya di tingkat pusat sendiri belum ada pos anggaran yang secara spesifik diperuntukkan bagi Dinsos sebagai dukungan finansial program Sekolah Rakyat.
Namun langkah inisiatif ini diambil untuk mendukung kelancaran program prioritas nasional (PSN) memperluas akses pendidikan bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“DPRD Jawa Timur telah berinisiatif untuk mengalokasikan anggaran kepada dinsos untuk pengawasan. Meskipun di tingkat pusat belum ada pos anggaran secara spesifik untuk dinsos,” ungkapnya.
Jairi menyebut, terdapat beberapa Sekolah Rakyat di Jawa Timur yang sudah berjalan, namun pihaknya menilai jika Sekolah Rakyat itu masih memerlukan psikolog yang memadai.
Mengingat latar belakang siswa yang menjalani pendidikan pada Sekolah Rakyat cukup beragam dan tentunya memerlukan pendekatan berbeda-beda pula.
Pihaknya memproyeksikan, jika setiap satu Sekolah Rakyat setidaknya memerlukan setidaknya 10 psikolog apabila memiliki jumlah siswa yang mencapai sebanyak 100 siswa.
Maka, pihaknya juga mendorong agar setiap Sekolah Rakyat bisa melakukan kerjasama dengan kampus setempat untuk menyediakan tenaga psikolog.
“Bimbingan Konseling (BK) tidak cukup, harus psikolog. Satu Sekolah Rakyat minimal 10 psikolog dengan rasio perbandingan 1:10,” urainya.
Baca Juga Efisiensi, Pemkot Blitar Imbau ASN untuk Ngonthel ketika Berangkat Kerja
“Itupun tenaga yang dikeluarkan sudah banyak sekali. Mengingat setiap anak memiliki latar belakang dan masalah berbeda-beda,” pungkasnya.
