Madiun, SEJAHTERA.CO – Kinerja pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dinilai belum maksimal hingga pertengahan tahun 2025.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih berada di bawah 50 persen, menandakan roda pemerintahan belum bergerak secara optimal.
Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 30 Juni 2025 mencatat, pendapatan daerah baru mencapai 49,39 persen, sedangkan belanja daerah lebih rendah lagi, yakni 40,03 persen.
Bahkan hingga 4 Juli, progres hanya naik tipis menjadi 49,47 persen untuk pendapatan dan 42,07 persen untuk belanja.
Baca Juga :Jaringan Narkoba Lintas Wilayah di Nganjuk Terbongkar, 3.143 Pil LL dan Sabu Diamankan
“Memang ada peningkatan, tapi belum ideal untuk pertengahan tahun,” ujar Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Suntoko, Selasa (15/7/2025).
Ia menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih stagnan di 41,30 persen, sedangkan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mencapai 52,50 persen.
Lambatnya serapan anggaran disebut karena beberapa faktor, seperti efisiensi internal, pergeseran anggaran, serta perubahan penjabaran peraturan bupati yang mengakibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bisa menyerap anggaran optimal mulai pertengahan tahun.
“Setelah pergeseran, OPD mulai bergerak. Tapi menjelang PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), pasti akan ada lagi alokasi ulang belanja,” jelas Suntoko.
Baca Juga :Cuma Dapat Dua Siswa Baru, SDN 2 Kedungwaru Tetap Tawarkan Program Unggulan
Kondisi ini menjadi sorotan dalam rapat internal bersama Bupati Madiun, yang meminta OPD dengan kinerja di bawah ekspektasi segera melakukan percepatan pelaksanaan program. Beberapa OPD bahkan tercatat memiliki serapan anggaran di bawah 20 persen, di antaranya:
Bagian Hukum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kelurahan Bangunsari.
Namun demikian, Suntoko menilai lambatnya serapan tidak selalu berarti buruknya kinerja. Sebab, beberapa kegiatan memang baru dijadwalkan berjalan di semester kedua.
“Sebagian kegiatan memang dialokasikan untuk semester akhir, jadi wajar kalau belum terealisasi,” imbuhnya.
Meski begitu, publik tetap mempertanyakan efisiensi perencanaan anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan program pembangunan.
Baca Juga :Polres Kediri Kota Tangkap Lima Pelaku Pengeroyokan di Mojo, Dua Korban Luka-Luka
Suntoko mengklaim, secara umum, kinerja pendapatan Pemkab Madiun masih tergolong baik dibanding daerah lain.
“Per awal Juni, kita termasuk daerah dengan pendapatan tertinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.
