Nganjuk, SEJAHTERA.CO – Penantian panjang selama enam bulan akhirnya terbayar bagi 206 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 di Kabupaten Nganjuk. Mereka resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dalam acara penyerahan yang digelar Selasa (30/7/2025).
Baca Juga :Tak Pulang Sepuluh Hari, Warga Blitar Ditemukan Membusuk di Persawahan
Sebanyak 23 CPNS dan 183 PPPK tampak haru dan bangga saat menerima SK tersebut, menandai dimulainya babak baru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen menyampaikan selamat dan pesan inspiratif kepada para ASN baru.
“Selamat atas SK yang diterima. Ingat, ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Tebarkan energi positif melalui kerja keras dan dedikasi, karena hasil kerja yang baik berawal dari semangat yang tulus,” ujarnya.
Kang Marhaen juga menekankan pentingnya konsistensi, etos kerja, serta pelayanan yang berbasis hati dan integritas.
“Jagalah grade dan performa kalian. Buktikan bahwa ASN Nganjuk adalah birokrat yang profesional, melayani dengan hati, dan punya integritas,” tambahnya.
Baca Juga :Jasad Bayi Diduga Dibuang ke Sungai Brantas Tulungagung Dimakamkan, Polisi Terus Buru Pelaku
Rasa syukur juga disampaikan Asty (39), salah satu PPPK yang kini ditempatkan di Dinas Sosial setelah sebelumnya bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Alhamdulillah, setelah menunggu kurang lebih enam bulan, akhirnya hari ini ada kabar baik. Banyak teman yang sudah puluhan tahun mengabdi dan kini resmi diangkat sebagai ASN PPPK. Semoga kami bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan Pemkab Nganjuk,” tutur Asty.
Ia menyebutkan bahwa mulai bulan ini, para ASN baru sudah bisa bertugas secara efektif di masing-masing instansi, meski masih ada beberapa urusan administrasi yang harus diselesaikan.
Sebagai informasi, seharusnya pelantikan CPNS dan PPPK formasi 2024 ini dilakukan pada tahun lalu. Namun, prosesnya tertunda karena menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
“Infonya memang masih menunggu instruksi dari Kementerian,” tutup Asty.
