Blitar, SEJAHTERA.CO – Jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Blitar ternyata masih tinggi. Tahun ini, jumlahnya sebanyak 10.174 anak memutuskan tidak sekolah.
Baca Juga :Kawasan Kumuh Meningkat 240 Hektare, Ini Penjelasan Disperkim Tulungagung
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar drh. Adi Andaka. Dia mengakui berdasarkan laporan yang diterima dari Kementerian Pendidikan memang puluhan ribu anak tidak sekolah. Mereka tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar.
“Data per tahun ini memang begitu. Ada 10.174 anak yang tidak sekolah. Penyebabnya berbagai faktor,” kata Adi Andaka, Senin (21/10/2024).
Baca Juga :Uji Beban, Jembatan Semampir Ditutup Sepekan, Ini Penjelasan BBPJN Provinsi Jatim
Dia mengatakan penyebab di antaranya karena ada yang melanjutkan ke pondok pesantren ada pula yang memutuskan bekerja membantu orangtua.
Saat ini, pihaknya masih menelusuri ke lapangan guna mengecek apakah data yang dirilis Kementerian Pendidikan itu valid dan sesuai dengan lapangan.
Baca Juga :Diduga Langgar Netralitas, Bawaslu Tulungagung Datangi ASN Dispertan
“Ini sedang ditindaklanjuti. Angka tidak sekolah ini bukan hanya di lingkup dinas Pendidikan tetapi juga di lingkup Kementerian agama. Masih global,” katanya.
Pria yang juga dokter hewan ini menambahkan, menyandang sebagai anak tidak sekolah atau ATS itu ketika sebelumnya sekolah tetapi akhirnya putus sekolah. Untuk usianya rentang antara 10 tahun hingga 18 tahun.
Baca Juga :Update Kerusakan Bencana di Trenggalek: Belasan Rumah Rusak – Jembatan Putus, BPBD Ingatkan Soal ini
Contohnya, begitu lulus SD, seharusnya ke SMP atau sederajat. Tetapi yang bersangkutan memilih tidak sekolah ke jenjang formal. Melainkan ke pondok atau lainnya.
“Kalau ada yang bekerja memang ada. Tetapi tidak banyak. Karena sekarang juga sudah banyak yang memakai mesin. Contohnya di sektor pertambangan ataupun nelayan di laut,” jelasnya.
Baca Juga :Inilah 28 Lokasi untuk Tes SKD CPNS Kabupaten Kediri, Simak
Adi menjelaskan, untuk menekan angka tidak sekolah pihaknya koordinasi dengan instansi terkait. Contohnya dengan menggandeng dinas sosial hingga badan perencanaan Pembangunan daerah dan instansi lain.
“Karena ini masalah bersama. Tidak hanya bergantung pada dinas Pendidikan. Semua harus turun tangan. Kalau dari dinas Pendidikan selain sosialisasi juga mendorong ortu tetap menyekolahkan anak. Toh Pendidikan juga sudah ditanggung pemerintah,” katanya.
