Salah satu catatan penting itu misalnya adalah terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana sebelumnya ada kekhawatiran tentang ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Namun setelah dicek ulang, Sukarudin menyebut rupanya masalahnya ada di KUA-PPAS.
“Setelah dicek ulang ternyata masalahnya bukan di RPJPD, melainkan di KUA-PPAS. Ini menunjukkan bahwa semua saran masukan telah ditindaklanjuti dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga : Tolak Alat Kontrasepsi Pelajar, Komisi C DPRD Kota Batu: Bertentangan Ideologi Bangsa
Usai dilakukan penyempurnaan, dokumen itu telah dikirim kembali ke Gubernur Jatim untuk mendapatkan nomor registrasi. Meskipun jadi patokan arah pembangunan 20 tahun kedepan, namun RPJPD itu dapat direvisi menyesuaikan dinamika di lapangan.
“Ini tahap akhir yang kami nantikan. Setelah mendapatkan nomor registrasi, RPJPD itu akan menjadi landasan arah pembangunan Trenggalek 20 tahun ke depan,” pungkasnya.
