Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, masih terus bergulir. Sejumlah ponsel milik pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung yang sebelumnya diperiksa di Jakarta hingga kini masih disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang bukti.
Baca juga:Siswi SMK di Tulungagung Mendadak Lumpuh Saat PKL, Dievakuasi Damkar Lewat Balkon Lantai Dua
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa penyidikan terhadap Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, masih berlangsung. Masa penahanan yang sebelumnya selama 20 hari dan berakhir pada 30 April 2026, kini telah diperpanjang selama 40 hari ke depan.
“Penyidik masih melengkapi berkas perkara, baik dari pemeriksaan tersangka, saksi, maupun hasil penggeledahan,” ujar Budi Prasetyo melalui pesan singkat, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, hingga pekan kedua Mei 2026, belum ada jadwal pemanggilan ulang terhadap saksi. Namun, KPK memastikan akan memberikan informasi lanjutan apabila ada perkembangan terbaru dalam proses penyidikan.
Selain itu, KPK juga masih melakukan penyitaan terhadap sejumlah ponsel milik pejabat di Tulungagung. Ponsel tersebut dijadikan barang bukti elektronik (BBE) guna mendalami dugaan praktik pemerasan terhadap 16 organisasi perangkat daerah (OPD).
“Penyitaan barang bukti elektronik dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Ia diduga menggunakan surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD sebagai alat tekanan untuk meminta sejumlah uang.
Baca juga:Razia Miras di Tulungagung, Petugas Periksa Legalitas Lima Outlet
Total permintaan yang diajukan mencapai Rp5 miliar, dengan realisasi sekitar Rp2,7 miliar. Dalam praktiknya, potongan yang diminta mencapai 50 persen dari tambahan anggaran yang diterima masing-masing OPD.
Dana hasil dugaan korupsi tersebut diduga digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah anggota Forkopimda, pembelian barang bermerek, biaya pengobatan, jamuan makan pejabat, hingga perjalanan dinas.
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor dinas, rumah dinas, hingga rumah pribadi tersangka.
Dari hasil penggeledahan, KPK menyita uang tunai sekitar Rp428 juta, empat pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan terhadap OPD.
KPK juga membuka kemungkinan untuk menelusuri aliran dana, termasuk dugaan pemberian dalam bentuk THR kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Forkopimda Tulungagung.
