Kediri, SEJAHTERA.CO – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga akhir Juni 2026 masih menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Meski penerimaan negara dan belanja pemerintah mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penyaluran kredit program tetap mencatat pertumbuhan positif dengan nilai mencapai Rp2,97 triliun atau meningkat 18,73 persen secara tahunan.
Hingga akhir Juni 2026, pendapatan APBN di wilayah Kediri Raya tercatat sebesar Rp10,045 triliun.
Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp9,799 triliun atau mengalami kontraksi 14,07 persen secara year on year (YoY).
“Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp246,45 miliar dan masih mampu tumbuh 0,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Kepala Seksi Bank KPPN Kediri Andi Khairul Anam, Senin (27/7/2026).
Baca Juga :Polisi Ungkap Pencurian Perhiasan Senilai Rp120 Juta di Lengkong Nganjuk, Begini Kronologinya
Di sektor perpajakan, KPP Pratama Kediri membukukan penerimaan Rp136,32 miliar atau 38,62 persen dari target tahun 2026 dengan pertumbuhan 11,59 persen secara tahunan.
Sementara KPP Pratama Pare yang membawahi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk mencatat penerimaan Rp410,03 miliar atau 37,58 persen dari target dengan pertumbuhan 22,58 persen.
Adapun KPP Pratama Tulungagung yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek membukukan penerimaan Rp331,22 miliar atau 39,30 persen dari target tahun ini.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai melalui KPPBC TMC Kediri telah mencapai 35,53 persen dari target tahun 2026.
Realisasi bea masuk tercatat Rp1,65 miliar, sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp9,226 triliun.
Penurunan penerimaan dipengaruhi melemahnya konsumsi masyarakat, pergeseran konsumsi ke produk yang lebih murah, masih beredarnya rokok ilegal, serta turunnya produksi kontributor utama penerimaan cukai di Kediri.
Baca Juga :Genjot Pendapatan, Mas Ipin Dorong BUMD di Trenggalek untuk Kreatif dan Inovatif
Dari sisi belanja negara, realisasi APBN di Kediri Raya telah mencapai sekitar 55 persen atau sebesar Rp4,093 triliun.
Belanja pegawai terealisasi Rp642,88 miliar, belanja barang Rp281,93 miliar, dan belanja modal Rp40,16 miliar.
Sementara belanja bantuan sosial yang dialokasikan untuk UIN Syekh Wasil hingga akhir Juni belum terealisasi.
Berdasarkan wilayah, Kabupaten Trenggalek mencatat persentase serapan anggaran tertinggi sebesar 11,75 persen, diikuti Kabupaten Kediri 11,24 persen, Kabupaten Nganjuk 10,36 persen, dan Kota Kediri 10,15 persen.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih mengalami kontraksi 13,86 persen secara tahunan, sementara Dana Insentif Fiskal belum terealisasi.
Di tengah perlambatan tersebut, penyaluran kredit program tetap menjadi salah satu indikator yang menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga :Petugas Lapas Kelas 2B Blitar Gagalkan Penyelundupan Pil Dobel L, ini Modusnya
Hingga Juni 2026, jumlah debitur kredit program mencapai 63.252 orang atau tumbuh 3,31 persen dibandingkan tahun lalu, dengan total penyaluran Rp2,970 triliun atau meningkat 18,73 persen.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,902 triliun kepada 51.280 debitur. Meski jumlah debiturnya turun 1,83 persen, nilai penyaluran justru meningkat 19,02 persen secara tahunan.
Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) disalurkan sebesar Rp59,88 miliar kepada 11.972 debitur dengan pertumbuhan jumlah debitur 10,19 persen dan kenaikan nilai penyaluran sebesar 6,07 persen.
