Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dulunya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 menyisakan persoalan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Ponorogo.
Dari total 56 SMP Negeri yang ada, sebanyak 45 sekolah belum memenuhi pagu siswa.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri menyampaikan, mayoritas sekolah yang kekurangan murid berada di wilayah pinggiran atau teritorial sulit.
“Yang memenuhi pagu hanya 11 sekolah, semuanya SMP Negeri yang berada di wilayah kota,” kata Nurhadi kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).
Baca Juga :Pasar Induk Gadang Kota Malang Bakal Ditata Ulang 3 Tahun ke Depan
Dari data yang dihimpun, terdapat empat SMP Negeri yang hanya menerima kurang dari 10 siswa. Padahal, dalam penentuan pagu sebelumnya, Dindik telah mempertimbangkan kondisi riil, termasuk sarana dan prasarana sekolah.
“Sebenarnya kami sudah membatasi pagu di sekolah-sekolah favorit agar distribusi siswa bisa lebih merata,” ujarnya.
Nurhadi mengakui bahwa persoalan ini merupakan masalah klasik. Salah satu penyebabnya adalah jumlah lulusan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) yang tidak sebanding dengan jumlah SMP yang tersedia, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit seperti Kecamatan Ngrayun.
“Jika output lulusan SD kecil, maka otomatis jumlah siswa yang masuk ke SMP juga akan kecil,” jelasnya.
Saat ini, Dindik belum melakukan kajian soal opsi merger (penggabungan) sekolah-sekolah yang kekurangan murid secara drastis. Nurhadi menegaskan, keberadaan sekolah-sekolah tersebut tetap penting sebagai bentuk pelayanan pendidikan yang harus dijangkau oleh semua warga.
Baca Juga :Disnaker Jombang Dampingi Penilaian 5R/5S di Kimia Farma Watudakon
“Berapa pun jumlah siswanya, negara tetap harus hadir memberi layanan pendidikan. Ke depan kami berharap setiap desa bisa memiliki satu sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan,” pungkasnya.
