Madiun, SEJAHTERA.CO – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA di Kota Madiun memicu polemik. Sejumlah wali murid mengeluhkan ketidakjelasan mekanisme seleksi, terutama pada jalur pemenuhan kuota, yang dinilai tidak adil dan membingungkan.
Salah satu wali murid, Dany, menyebut bahwa anaknya yang memiliki nilai ujian akhir 85,22 justru tidak lolos seleksi.
Padahal, menurut informasi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, proses seleksi SPMB dilakukan berdasarkan perangkingan nilai, tanpa mempertimbangkan domisili.
“Infonya seleksi berdasarkan nilai murni, tapi kenyataannya anak saya dengan nilai tinggi tidak diterima, sementara ada yang nilainya lebih rendah justru lolos,” ujarnya saat ditemui, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga :Pimpin Upacara HUT Bhayangkara, Ini Pesan Presiden Prabowo Subianto untuk Polri
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah orang tua yang mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun. Mereka membawa bukti nilai anak masing-masing dan meminta klarifikasi atas sistem seleksi yang dinilai tidak transparan.
LSM Wahana Keadilan Rakyat (WKR) juga turut mengecam kejadian ini. Ketua WKR, Budi Santosa, menyebut pihaknya menerima laporan dari beberapa orang tua siswa dengan nilai di atas 84 yang tidak lolos sistem seleksi.
“Kami tidak yakin sistem ini berjalan transparan. Kasus ini pantas dibawa ke ranah hukum,” tegas Budi.
Sementara itu, Humas SMAN 6 Kota Madiun, Mawar Banconowati, menyampaikan bahwa proses seleksi telah selesai dan pemenuhan pagu dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sebanyak 41 siswa diterima, dengan nilai terendah di angka 83.
Baca Juga :Pemkot Batu dan Pemkab Pasuruan Sepakati Batas Daerah, ini Penjelasannya
“Seleksi dilakukan murni berdasarkan nilai, tanpa mempertimbangkan domisili. Semua diproses langsung oleh sistem,” jelasnya.
Polemik ini memunculkan pertanyaan besar soal transparansi sistem seleksi dan perlunya pengawasan lebih ketat agar tak ada siswa berprestasi yang terabaikan karena kekacauan sistem.
