JAKARTA, SEJAHTERA.CO – Pemerintah diminta menekan pembiayaan-pembiayaan yang tidak produktif dan tidak berpengaruh kepada masyarakat.
Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto yang menilai adanya pembengkakan subsidi BBM di tengah melemahnya kurs Rupiah terhadap Dolar.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penghematan pengeluaran APBN di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, ” ujar Sugeng dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta pemerintah mengkaji subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurai subsidi yang dirasa sangat membebani APBN.
Menurut Sugeng, harga BBM berpotensi naik dan akan menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah jika tidak segera melakukan upaya antisipasi.
Dilansir dari Parlementaria, harga produksi BBM jenis Pertalite sudah naik dari Rp 12.400 menjadi Rp13.500 per liter.
Angka itu lebih tinggi Rp3.500 dibandingkan dengan harga jual di SPBU Pertamina saat ini yakni Rp10.000.
“Pertalite dengan harga jual Rp10.000 (perliter), itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400. Bahkan, akhir-akhir ini akan naik kurang lebih menjadi Rp3.500. Jadi Rp13.500 harga realnya,” papar Sugeng.
Selisih harga produksi dan harga jual tersebut bisa memberikan beban berat bagi Pertamina, terutama jika penyaluran Pertalite melebihi kuota yang ditentukan pada 2024 yakni 31 juta kilo liter.
“Setiap liternya itu kurang lebih Rp 3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kita targetkan demikian,” ujar Sugeng.
Padahal ia memperkirakan BBM jenis Pertalite yang akan dikeluarkan oleh Pertamina pada tahun 2024 bisa jadi meningkat hingga 32 jut kiloliter.
Selain Pertalite, BBM jenis Solar juga mengalami masalah yang sama, karena harga keekonomiannya mencapai Rp 12 ribu.
Sementara, harga jual BBM jenis solar di SPBU hanya Rp 6.800 dan subsidi BBM dari pemerintah hanya Rp 1.000 perliter.
“Subsidi Solar kita tetapkan antara Rp1.000 – Rp3.000, malah ditetapkan oleh pemerintah Rp1.000 perliter. Nah inilah juga yang terus-menerus kita hitung,” urai Sugeng.
Sumber : Parlementaria
Editor : Irwan Maftuhin
