Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Kondisi dunia pendidikan di Ponorogo saat ini sedang tidak baik baik saja?. Bagaimana tidak, ratusan sekolah dasar negeri (SDN) di Ponorogo saat ini tidak memiliki kepala sekolah (Kepsek) definitif.
Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, sedikitnya ada 111 SDN yang kepala sekolahnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt.). Jika dihitung jumlah tersebut 20 persen dari total SDN di Ponorogo yang berjumlah 558.
Kekosongan kepala sekolah tersebut terus bertambah lantaran setiap tahunnya selalu ada kepala sekolah yang purna tugas. Sementara regenerasi kepala sekolah enggan diikuti oleh para guru guru.
“Memang kondisinya kita kekurangan kepala sekolah, contohnya di Sawoo itu dari 10 yang kosong kita cuma bisa isi 2, sisanya Plt.,” ungkap Kepala Dindik Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri.
Pihak Dindik sebenarnya tidak tinggal diam melihat fenomena tersebut. Salah satu upaya untuk mendongkrak antusiasme para guru untuk mau menjabat sebagai kepala sekolah yakni dengan merekomendasikan sesuai dengan penempatan di wilayah masing masing.
Selain itu, mendorong para pengajar untuk mengikuti program guru penggerak yang menjadi salah satu agar bisa menjabat sebagai kepala sekolah.
“Ya kalau lewat guru penggerak harus tetap sesuai regulasi seperti golongan dan pangkatnya harus sesuai juga. Tapi tetap kami dorong guru agar mau ikut seleksi jabatan ini,” jelas Nurhadi.
Nurhadi khawatir jika kekosongan jabatan kepala sekolah terus terjadi akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di Ponorogo. Sebab para Plt. Kepala sekolah harus menjabat dua sekolah sekaligus, selain menambah beban juga membuat konsentrasi kualitas juga terpecah.
“Kalau Plt. kan kewenangannya lebih minim dibandingkan dengan Definitif. Jadi kerjanya tidak maksimal dan dampaknya pada kualitas pendidikan itu,” pungkas Nurhadi.
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor
