Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Perencanaan untuk biaya operasional kendaraan (BOK) Bus Sekolah Gratis pada Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung tidak salah dalam perencanaan. Hanya saja, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini diyakini menyebabkan BOK tidak mencukupi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tulungagung, Sukaji mengatakan, pelayanan bus sekolah gratis merupakan program unggulan Pemkab Tulungagung demi menunjang pendidikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Dishub Tulungagung sendiri diberi tugas untuk menjalankan program unggulan tersebut.
Sesuai aturan, perencanaan anggaran untuk BOK terutama untuk operasional bus sekolah gratis sudah direncanakan sejak sebelum memasuki awal tahun 2023 kemarin. Namun pihaknya mengakui jika anggaran yang sudah direncanakan itu rupanya tidak mencukupi bahkan sebelum memasuki perubahan PAK APBD 2023.
“Perencanaan maupun pengelolaan anggaran terutama untuk operasional bus sekolah gratis memang seperti itu, dan setiap tahunnya juga selalu seperti itu, tidak berubah dan tidak ada masalah,” kata Sukaji, Rabu (13/9).
Terkait perencanaannya sendiri, jelas Sukaji, pihaknya memastikan jika hal itu tidak ada masalah ataupun kesalahan dalam perencanaan. Namun dengan terjadinya kekurangan anggaran itu bukan berarti perencanaan yang sudah dilakukan itu tidak matang.
Menurut Sukaji, dinamika pengelolaan anggaran operasional di lapangan memang selalu ada perubahan utamanya yang disebabkan pengaruh kenaikan harga BBM. Namun memang biasanya anggaran operasional hanya mampu bertahan sampai dengan memasuki PAK APBD.
“Namanya pengelolaan anggaran seperti itu, jadi perencanaan pada awal tahun itu biasanya hanya mampu sampai bulan 10 atau pada PAK. Setelah itu diusulkan lagi tambahan anggaran,” jelasnya.
Mengatasi permasalahan ini, ungkap Sukaji, pihaknya memastikan untuk menambah anggaran BOK bus sekolah sesuai dengan usulan dari Dishub Tulungagung. Diketahui, pihak Dishub sendiri mengusulkan tambahan anggaran BOK untuk bus sekolah senilai Rp 200 juta.
Menurutnya, pihaknya menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi ke depan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Tulungagung. Pihaknya juga mengingatkan agar setiap dinas yang mengalami kekurangan anggaran akan lebih baik jika dibicarakan dan dilaporkan.
“Tahun depan kita anggarkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan, kalau kurang dibicarakan dulu setelah itu bisa ditambah lagi,” pungkasnya.(sho)
